Wagub DKI Ogah Ikut Campur Urusan Dewan

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 29 September 2021 22:30 WIB
Monitorindonesia.com - Pemprov DKI Jakarta tidak mau ikut campur soal tujuh Fraksi DPRD Jakarta, yang melaporkan pimpinannya, Prasetyo Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK) akibat pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan rapat paripurna (Rapur) Hak Interpelasi Formula E. Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria, menegaskan masalah dilaporkannya Prasetyo ke BK merupakan permasalahan internal DPRD DKI. Kata Riza, yang terpenting saat ini, hubungan antara eksekutif dan legislatif terus terbina dengan baik. “Bukan wilayah kami yah, kami menghormati semuanya, mari kita saling bersinergi positif antara eksekutif dan legislatif,” ucap Riza di Jakarta, Rabu (29/8/2021). Riza hanya berharap, anggota DPRD DKI tetap kompak bersama dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengawal program dan anggaran Eksekutif. “Bisa solid, bisa rukun, saling melengkapi, saling membantu satu sama lain, sesama partai fraksi bisa kompak dan bersatu yah,” ungkapnya. Sebelumnya tjuh Fraksi Penolak hak interpelasi secara resmi melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo ke BK. Tujuh fraksi yang melaporkan Pras adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PPP-PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi Nasdem. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco mengatakan, laporan tersebut terkait adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan pimpinan DPRD DKI. “Kami menduga ada pelanggaran administrasi terhadap surat-menyurat terkait undangan bamus dan pelaksanaan Paripurna yang tadi digelar sehingga secara ketentuan, maka Badan Kehormatan atau BK lah tempat kita untuk menyampaikan,” kata Basri Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021) lalu. (Zat)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Makin Gaduh, Dua Kubu Interpelasi Diingatkan Fokus Bantu Warga Jakarta 

Berita Selanjutnya

DKI Belum Serahkan Revisi Kajian Formula E, PSI: Jangan Ditutup-Tutupi

Berita Terkait

Ekonomi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Komisaris BUMN "Bedakin" Lapkeu Demi Bonus Siap-siap Diaudit!

3 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Dok MI/Ist)

Kejagung Sebut Uang Korupsi Laptop Rp10 M yang Dikembalikan dari Vendor hingga Anak Buah Nadiem

3 jam yang lalu

Hukum
Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya KH Ahmad Yazid di sela pemeriksaa sebagai saksi di Kejati Jateng di Semarang, Rabu (13/8/2025).

Kejagung Didesak Tangkap Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya Gus Yazid, Diduga Terima Uang Korupsi BUMD Cilacap Rp 18 M

4 jam yang lalu

Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pemimpin Masa Depan Angkatan III Tahun 2025 yang berlangsung Selasa (21/10/2025), di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah III Jakarta. (Foto:PU)

Wujudkan PU608, Kementerian PU Lakukan Pengembangan Kapasitas Pemimpin Masa Depan

7 jam yang lalu

Nasional
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin. (Dok. MI)

110 WNI Korban Online Scam di Kamboja Dipastikan Aman, KP2MI Siapkan Pemulangan

7 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja saat menghadiri sidang vonis (Foto: Dok MI/Antara)

Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Divonis 19 Tahun Penjara atas Kasus Kekerasan Seksual 3 Anak

8 jam yang lalu