Pemprov DKI Jakarta Berikan Insentif dan Kemudahan Pembayaran PBB-P2

Adelio Pratama

Diperbarui 12 Juni 2022 11:00 WIB

Pemprov DKI Jakarta Berikan Insentif dan Kemudahan Pembayaran PBB-P2

Jakarta, MI - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif fiskal serta kemudahan pembayaran pajak melalui Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat Jakarta dan memulihkan ekonomi melalui pajak daerah. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Minggu (12/6). “Seperti diketahui, pajak daerah memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran daerah. Terlebih, di era pandemi, pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit sebagai upaya menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi, termasuk di DKI Jakarta,” ujar Gubernur Anies. Adapun isi kebijakan insentif fiskal dan kemudahan yang diberikan sebagai berikut: 1. Kebijakan Penerbitan SPPT PBB 2022 a) Objek rumah tinggal milik Orang Pribadi. 1) NJOP s.d. < Rp.2Miliar : Dibebaskan 100%. 2) NJOP > Rp.2Miliar: diberikan Faktor Pengurang (berdasarkan kebutuhan luas minimum lahan dan bangunan untuk Rumah Sederhana Sehat, yaitu seluas 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan) dan pembebasan 10%. b) Selain rumah tinggal, dibebaskan sebesar 15%. 2. Kebijakan Pembayaran PBB 2022 a) Keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi 1) Tahun Pajak 2022: • Diberikan potongan 15% apabila membayar pada bulan Juni - Agustus 2022. • Diberikan potongan 10% apabila membayar pada bulan September - Oktober 2022. • Diberikan potongan 5% apabila membayar pada bulan November 2022. Sanksi dihapus 100% untuk pembayaran 1 bulan setelah jatuh tempo. 2) Tahun Pajak 2013-2021: • Diberikan potongan 10% apabila membayar pada bulan Juni - Oktober 2022. • Diberikan potongan 5% apabila membayar pada bulan November - Desember 2022. • Sanksi dihapus 100%. b) Angsuran pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi untuk wajib pajak dengan ketetapan PBB di atas Rp 100 Juta. 1) Tahun Pajak 2022: • Diberikan potongan 15% apabila membayar pada bulan Juni - Agustus 2022. • Diberikan potongan 10% apabila membayar pada bulan September - Oktober 2022. • Diberikan potongan 5% apabila membayar pada bulan November 2022. • Sanksi dihapus 100% untuk pembayaran 1 bulan setelah jatuh tempo. 2) Tahun Pajak 2013-2021: • Diberikan potongan 10% apabila membayar pada bulan Juni - Oktober 2022. • Diberikan potongan 5% apabila membayar pada bulan November - Desember 2022. • Sanksi dihapus 100%. Sejalan dengan transformasi digital pembayaran pajak, SPPT PBB-P2 Tahun 2022 dapat diperoleh masyarakat Jakarta secara elektronik melalui e-SPPT pajak online di halaman https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt. “Pembayaran pajak pada hakikatnya sebagai wujud gotong royong dalam memperkuat ekonomi di DKI Jakarta yang kita cintai. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan insentif dan kemudahan tersebut," tutur Gubernur Anies.

Topik:

Pajak

Pemprov DKI Jakarta Berikan Insentif dan Kemudahan Pembayaran PBB-P2

Berita Sebelumnya

Harga Cabai Rawit Merah di Sejumlah Pasar di DKI Masih Selangit

Berita Selanjutnya

PT KAI Bakal Operasikan Stasiun Matraman Jakarta Timur

Berita Terkait

DJP Blokir 107 Rekening, Tunggakan Pajak Capai Rp 33,9 Miliar

Pengusaha Tambang Lalai Bayar Pajak, Dirjen Pajak Beri Peringatan

Eks Pegawai DJP Dilarang jadi Konsultan Pajak Selama 5 Tahun

Fatwa Pajak MUI jadi Sorotan DPR, Kemenkeu Diminta Bahas Segera

Fatwa MUI: Sembako Tak Boleh Dipajaki, Pajak hanya untuk Kebutuhan Sekunder dan Tersier

Crazy Rich Kudu Serius Dipajaki

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K