Didesak Daftar Hitam ACT, Anies Baswedan: Biarkan Proses Hukum Berjalan

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 10 Juli 2022 14:20 WIB
Jakarta, MI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Anies Baswedan agar memasukan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kedalam daftar hitam alias blacklist lantaran tersangkut kasus dugaan penyelewengan donasi yang dilakukan lembaga filantropi itu. Bahkan Anies Baswedan diminta tidak lagi bekerja sama dengan ACT. Menanggapi hal ini, Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta menghormati proses hukum yang berlaku, terutama proses pengauditan. Dia baru akan mengambil langkah setelah adanya kesimpulan. "Kita ingin menghormati aparat penegak hukum, menghormati aparat audit yang sedang melakukan prosesnya dan baru melakukan tindakan setelah ada kesimpulan-kesimpulan. Kan begitu prosedurnya," kata Anies Baswedan kepada wartawan, Minggu (10/7). Anies melanjutkan, bahwa kalau pihaknya bertindak sebelum ada data dan sebelum ada kesimpulan yang lengkap, maka bisa-bisa dikatakan menghakimi hanya berdasarkan opini saja. "Kita sebagai penyelenggara negara harus mengambil sikap yang bertanggungjawab dan salah satu sikap bertanggung jawab adalah mengambil keputusan berbasis data, berbasis kelengkapan informasi," jelasnya. Sebelumnya, desakan itu datang dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani yang mengaku kecewa terhadap ACT yang diduga menyelewengkan dana donasi dari masyarakat. "Itu namanya bukan keterlaluan, tapi keterlaluan banget!" katanya belum lama ini. Dengan begitu ia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mem-blacklist ACT itu dan meminta aparat penegak hukum untuk mengusutnya sampai tuntas. [Ode]

Topik:

Anies Baswedan DPRD DKI Jakarta ACT

Berita Sebelumnya

Prakiraan Cuaca BMKG: DKI Jakarta Sabtu, 9 Juli 2022

Berita Selanjutnya

Pemkot Bekasi Pusatkan Salat Iduladha di Masjid Agung Al-Barkah

Berita Terkait

Metropolitan
Ilustrasi - Sabung Ayam (Foto: Ist)

APH Didesak Usut Dugaan Anggota DPRD Jakarta Idris Hobi Sabung Ayam

19 September 2025 13:07 WIB

Metropolitan
Ilustrasi - Parkir Liar di Jakarta (Foto: Ist)

Kerugian PAD akibat Parkir Liar Rp 700 M per Tahun, DPRD Jakarta: Bapenda Tak Pernah Tahu Berapa Omzetnya!

17 September 2025 23:08 WIB

Metropolitan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Istimewa)

Respons Pramono soal Gaduh Tunjangan Rumah Anggota DPRD Jakarta Rp 70 Juta/Bulan

7 September 2025 14:25 WIB

Metropolitan
DPRD DKI Jakarta (Foto: Istimewa)

Fantastis! Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Jakarta Capai Rp 70 Juta/Bulan

7 September 2025 13:03 WIB

Hukum
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Foto: Dok/MI/Alb)

Kebahagiaan Anies Sambut Kebebasan Tom Lembong: Kita Syukuri dan Rayakan

2 Agustus 2025 13:17 WIB

Investigasi
Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri atas), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri bawah) dan papan informasi ancaman pidana penjara bagi siapapun masyarakat yang mencoba memfoto dan memvideokan proyek diancam dengan pidana dengan tiga undang-undang sekaligus (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Hindari Kerugian Lebih Besar, Gubernur Pramono Didesak Batalkan Kontrak Waduk Giri Kencana Cilangkap

24 Juli 2025 08:56 WIB