Soal Red Notice Djoko Chandra, Menteri Yasonna Bantah Tudingan Irjen Napoleon

Aldiano Rifki

Diperbarui 23 Februari 2021 17:34 WIB

Soal Red Notice Djoko Chandra, Menteri Yasonna Bantah Tudingan Irjen Napoleon

Jakarta, Monitorindonesia.com - Irjen Polisi Napoleon Bonaparte menyeret nama Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly dalam kasus perkara dugaan suap pengurusan penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar red notice. Dalam pledoinya di di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin, Napoleon menegaskan, tidak memiliki kewenangan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari DPO yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Napoleon pun menunjuk Menkumham, Yasonna Laoly dan Dirjen Imigrasi Kemkumham, Jhoni Ginting sebagai pihak yang berwenang melakukan hal tersebut. Menanggapi tudingan itu, Yasonna membantah dengan tegas tudingan Napoleon. Yasonna menjelaskan sesuai prosedur tetap masuk atau dicabutkan seseorang dari daftar cekal di Imigrasi berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum (APH). "Protap di Imigrasi itu pencekalan maupun pencabutan pencekalan dilakukan atas permintaan APH (Aparat Penegak Hukum), bukan suka-suka kita," kata Yasonna ketika dikonfirmasi, Selasa (23/2/2021). Yasonna mengatakan, penjelasan mengenai penghapusan red notice Djoko Tjandra telah disampaikan oleh Dirjen dan Sesditjen Imigrasi Kemkumham kepada penyidik Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Yasonna memastikan mekanisme penghapusan red notice dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum. "Kalau APH minta cekal, kita cekal, kalau minta hapus kita hapus. Itu ketentuan hukumnya," katanya. Dalam pledoinya Napoleon mengatakan, Polri tidak memiliki kewenangan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari DPO yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi. "Penghapusan nama Djoko Soegiarto Tjandra dalam sistem ECS (Enhanced Cekal System) adalah kewenangan Menkumham RI atau Dirjen Imigrasi. Sehingga bukan tanggung jawab Terdakwa (Napoleon) karena memang Terdakwa tidak memiliki kewenangan itu," kata Napoleon. Untuk itu, Napoleon mengklaim tanggung jawab atas hapusnya nama Djoko Tjandra dari DPO tidak dapat dilimpahkan kepada dirinya selaku Kadiv Hubinter maupun NCB Interpol Polri. Meskipun, dalam surat tuntutan Jaksa disebutkan Napoleon memerintahkan anak buahnya membuat tiga surat kepada Ditjen Imigrasi terkait penghapusan nama Djoko Tjandra dari sistem Enhanced Cekal System pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM). "Tanggung jawab itu tidak bisa dilimpahkan kepada Divhubinter atau NCB Interpol Indonesia berdasarkan tiga surat NCB Interpol Indonesia tersebut," katanya.[hot]

Topik:

Yasonna Laoly Irjen Napoleon Sidang Tipikor

Soal Red Notice Djoko Chandra, Menteri Yasonna Bantah Tudingan Irjen Napoleon

Berita Sebelumnya

Buruan Daftar, Pemerintah Siapkan Rp 10 Triliun untuk Kartu Prakerja di 2021

Berita Selanjutnya

23 Truk TNI AL Peduli Tujuan Bekasi & Karawang Diberangkatkan Dari Kolinlamil

Berita Terkait

Yasonna Laoly: Bentuk Tim Untuk Selidiki Penembakan Ketua Komnas HAM Papua

Tanggapan Yasonna soal Kabar Mundurnya Jadwal Kongres PDIP Berkaitan Dengan Sidang Hasto

Yasonna Laoly Bakal Tersangka? KPK: Kita Proses Sesuai Hukum yang Berlaku

Alasan Yasonna Laoly Dicegah ke Luar Negeri

Yasonna Laoly Terseret Kasus Harun Masiku: Dicegah ke Luar Negeri-Copot Dirjen Imigrasi!

KPK Cegah Yasonna Laoly ke Luar Negeri

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K