Komite II DPD RI dan Kemenhub Duduk Bareng Bahas Rencana Kerja 2022

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 24 Mei 2021 18:39 WIB
Monitorindonesia.com - Komite II DPD RI bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar Rapat Kerja (Raker) dalam pembahasan pelaksanaan program tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022 di daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Komite II DPD RI. Maksud dan tujuan rapat kerja ini, kata Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyae dalam Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,, Senin (24/5/2021), membahas Program Kerja Kemenhub Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022 di daerah dalam rangka melaksanakan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial akibat Pandemi Covid-19. Senator asal Papua itu menjelaskan pada tahun 2021 Kementerian Perhubungan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 45,6 triliun, yang semula hanya diusulkan sebesar Rp.41,3 triliun. Melalui DPD RI maupun Pemerintah berharap besar kepada Kementerian Perhubungan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.  “Pagu Anggaran tersebut nantinya untuk mewujudkan lima program prioritas Kementerian Perhubungan yaitu membangun konektivitas transportasi mendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah TPK (Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan), ibu kota negara baru, serta pengembangan SDM,” ujarnya. Yorrys menambahkan, program dan kegiatan Kemenhub di tahun anggaran 2022 ini nantinya harus  merupakan tolok ukur perencanaan kerja tahun 2022. Salah satunya yaitu agar memprioritaskan kegiatan pendukung program padat karya, kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19, serta kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional.  “Secara khusus kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ditjen Perhubungan Laut atas terlaksananya sinergitas antara Komite II DPD RI dengan Kementerian Perhubungan sebagai mitra kerja dalam rangka mendorong pembangunan di daerah melalui program padat karya,” jelasnya. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal KementerianPerhubungan Djoko Sasono menjelaskan berdasarkan Surat Menkeu No. S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Kementerian Perhubungan semula dengan pagu awal sebesar Rp45,66 Triliun di-refocusing sebesar Rp12,44 Triliun, sehingga pagu total untuk Kementerian Perhubungan tahun 2021 menjadi Rp33,22 Triliun. “Hal ini berpengaruh terhadap alokasi anggaran pada tiap Unit Kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.  Selain itu, ia menambahkan sampai dengan saat ini perkembangan pagu Kementerian Perhubungan TA 2021 setelah refocusing adalah sebesar Rp33,98 Triliun, dengan penambahan pagu dari luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), saldo awal Belanja Badan Layanan Umum (BLU) dan anggaran tambahan BA BUN. “Berdasarkan data posisi pada tanggal 21 Mei 2021, dapat Kami laporkan bahwasanya Kementerian Perhubungan telah merealisasikan 24,5 persen anggaran, atau sebesar Rp8,33 Triliuj, dari total keseluruhan sejumlah Rp33,98 Triliun,” terang Djoko. (Ery)

Topik:

komite ii dpd kemenhub rencana kerja

Berita Sebelumnya

Kapolri Minta PT Freeport Aktif Berpatisipasi Membangun Papua

Berita Selanjutnya

17 Anggota TNI Penyerang Mapolsek Ciracas Dipecat

Berita Terkait

Nasional
Truk ODOL (Foto: Ist)

Pemerintah akan Bentuk Tim Teknis untuk Tangani Truk ODOL

2 Oktober 2025 11:04 WIB

Hukum
Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menjebloskan Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) periode Mei 2016-Juli 2017 Prasetyo Boeditjahjono (PB) ke Rutan Klas I Palembang. (Foto: Dok MI/Aan)

Kejaksaan Jebloskan Eks Dirjen DJKA Prasetyo Boeditjahjono ke Rutan Klas I Palembang

9 September 2025 19:39 WIB

Hukum
Bupati Pati Sudewo (Foto: Istimewa)

Diduga Terima Fee Proyek Rel KA, KPK akan Periksa Bupati Pati Sudewo

13 Agustus 2025 17:59 WIB

Hukum
ASN Kemenhub Risna Sutriyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Risna Sutriyanto ditahan KPK terkait kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

PT IPA Beri Rp 600 Juta ke ASN Kemenhub Risna: Komitmen Fee Proyek Jalur Ganda KA

13 Agustus 2025 04:05 WIB

Hukum
Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perhubungan, Risna Sutriyanto, resmi menjadi tersangka dan ditahan KPK usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (11/8/2025).

KPK Tahan Pejabat Kemenhub Risna Sutriyanto, Tersangka Korupsi Jalur KA DJKA

12 Agustus 2025 14:17 WIB

Hukum
Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (Foto: Dok MI)

KPK Beri Sinyal Dugaan Keterlibatan Eks Menhub Budi Karya di Korupsi DJKA, Kapan Diperiksa Lagi?

3 Juli 2025 01:57 WIB