PKS Khawatir Ada Pejabat Pemerintah yang Tak Percaya Covid-19

Aldiano Rifki

Diperbarui 11 Agustus 2021 01:45 WIB

PKS Khawatir Ada Pejabat Pemerintah yang Tak Percaya Covid-19

Monitorindonesia.com - Pemerintah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19 dengan alasan ditemukan masalah dalam input data akumulasi dari kasus kematian. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menyatakan keputusan tersebut bisa berbahaya dalam upaya penanganan Covid. Karena semestinya pemerintah membuat kebijakan berdasarkan data, riset dan pendapat ahli. "Jika selama ini Pak Luhut menyatakan kebijakan penanganan Covid sudah berdasar masukan para ahli, apakah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19 juga saran dari para ahli? Saya ragu ini adalah saran ahli," ujar Sukamta, Selasa (10/8/2021). Menurutnya, hal itu hanya akal-akalan pemerintah untuk menutupi sengkarut manajemen data Covid dari pusat hingga daerah. Sementara pemerintah sudah tidak sabar untuk menurunkan level PPKM karena tuntutan kepentingan ekonomi. Beberapa ahli epidemiologi sudah mengingatkan kecerobohan pemerintah dalam penanganan Covid, bisa mengarah kepada "pandemic trap" atau situasi pandemi yang tidak berkesudahan. "Jika ini terjadi, tidak hanya berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia, Indonesia juga akan semakin terpuruk ekonominya," tegas Sukamta. Di sisi lain, anggota Komisi DPR RI itu juga khawatir dikeluarkannya angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19 merupakan cerminan ada sebagian pejabat pemerintah yang punya pikiran tidak percaya dengan Covid atau Covid hanya sebagai konspirasi. "Kan ada sebagian masyarakat yang terpapar hoaks menganggap Covid itu konspirasi, sehingga takut ke RS nanti dicovidkan. Ada yang menolak anggota keluarganya yang meninggal dinyatakan covid, sehingga terjadi perebutan jenazah di beberapa daerah. Jangan-jangan masih ada pejabat pemerintah yang juga tidak percaya Covid. Yang punya pikiran seperti ini mestinya jangan masuk dalam Gugus Tugas Covid, karena akan merusak kerja penanganangan pandemi," ungkapnya. Menurut Sukamta semestinya pemerintah segera melakukan perbaikan data Covid, bukan malah mengeluarkan salah satu indikator pentingnya. Karena angka kasus kematian ini adalah adalah indikator utama keselamatan. Ia mengatakan, banyaknya kematian bisa menunjukkan adanya kelemahan dan masalah yang harus segera ditangani dan diantisipasi supaya tidak bertambah jumlah kematian. Bahkan, sambung politisi adal Yogjakarta itu, banyak laporan dari lembaga independen yang mengkritisi data pemerintah masih belum mencakup data kondisi riil di lapangan. "Saya kira akan lebih baik jika data dikelola secara transparan dan jujur. Karena ini terkait dengan nyawa manusia dan masa depan anak bangsa. Belum ada kata terlambat untuk segera melakukan pembenahan data Covid," katanya.[lin]

Topik:

PKS data Covid

PKS Khawatir Ada Pejabat Pemerintah yang Tak Percaya Covid-19

Berita Sebelumnya

PPKM Diperpanjang, Ini Ketentuan Baru Syarat Perjalanan

Berita Selanjutnya

Syarat Perjalanan Dalam Negeri Setelah PPKM Diperpanjang Hingga 16 Agustus

Berita Terkait

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

Kasus Cesium-137 di Udang Beku: DPR Minta Pemerintah Jaga Industri Udang Nasional

MPR Soroti Anggaran Pangan 2026: Minimal 10 Persen APBN, Bukan Rp164 Triliun

DPR Minta BI Perkuat Keamanan Data Sebelum Payment ID Resmi Diluncurkan

PKS Desak RUU Pemilu Tuntas Tahun Ini

Gelar Aksi Solidaritas, PKS Desak Penghentian Genosida di Gaza

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K