Soroti Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga, DPR: Konglomerat Makin Sejahtera Rakyat Menderita

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 20 Januari 2022 17:00 WIB
Monitorindonesia.com- Anggota DPR RI dari fraksi partai Gerindra, Abdul Wachid menilai, kebijakan minyak goreng satu harga sangat memberatkan masyarakat dibawah. Diketahui, dengan adanya kebijakan satu harga, harga minyak goreng per liter saat ini berada dikisaran Rp14.000. "Memberatkan karena ekonomi masyarakat masih terdampak pandemi Covid-19. Mestinya pemerintah membuat kebijakan didasarkan pada kondisi masyarakat bukan melihat kepentingan para konglomerat sawit," tegas Politikus Gerindra itu kepada wartawan, Kamis (20/01/2022). Selain itu, Wachid menambahkan, dengan adanya kebijakan tersebut jelas akan berefek besar terhadap para pelaku usaha kecil. "Tukang gorengan, rumah makan seperti warteg, warung nasi Padang dan pedagang kaki lima jelas akan menjerit ini karena berat buat mereka dengan harga minyak sebesar itu. Jangan sampai mereka gulung tikar dengan adanya kebijakan ini. Jelas ini akan mengganggu usaha mereka," tandas Anggota Komisi VIII DPR RI itu. Wachid kembali menegaskan, mestinya langkah yang harus dilakukan pemerintah yaitu dengan membenahi tata kelola minyak goreng secara serius. "Benahi tata kelolanya, awasi praktek kartel bukan malah gencet rakyat kecil. Itu kebijakan yang bertolakbelakang dengan cita-cita kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Yang ada para konglomerat makin sejahtera, rakyat menderita," tegas Ketua DPD partai Gerindra Jawa Tengah itu.

Topik:

minyak goreng