Bamsoet Dorong Penyelesaian Konflik Wadas Purworejo Diselesaikan Secara Dialogis dan Humanis

Surya Feri

Diperbarui 16 Februari 2022 22:15 WIB

Bamsoet Dorong Penyelesaian Konflik Wadas Purworejo Diselesaikan Secara Dialogis dan Humanis

JAKARTA, Monitorindonesia.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong seluruh pihak, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, hingga Balai Besar Wilayah Sungai, melakukan pendekatan dialogis dan humanis kepada warga Desa Wadas Purworejo. Jangan sampai ada paksaan terhadap warga untuk mengalihkan hak kepemilikan lahannya, apalagi sampai melakukan tindakan represif. Pembangunan Bendungan Bener telah ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020. Ditargetkan beroperasi pada 2023 hingga 2025, dengan kapasitas daya tampung air mencapai 100,94 meter kubik. Keberadaannya diharapkan dapat mengairi lahan pertanian seluas 15.069 hektar, mengurangi debit banjir sebesar 210 meter kubik per detik, penyediaan air bersih 1,60 meter kubik per detik dan menghasilkan listrik 6,00 megawatt. "Untuk mewujudkannya, perlu dukungan masyarakat Desa Wadas, yang lahannya akan digunakan untuk penambangan batu andesit, sebagai material pembangunan bendungan. "Karenanya pendekatan dialogis dan humanis sangat diperlukan sehingga warga yang setuju maupun yang belum setuju dengan pengalihan hak lahannya, bisa diajak duduk bersama dengan komunikasi yang intensif," ujar Bamsoet usai menerima Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Kelik Susilo Ardani, di Jakarta, Rabu (16/2/22). Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pendekatan dialogis dan humanis juga harus dilakukan oleh aparat kepolisian yang ditugaskan di Desa Wadas. Mengingat keberadaan mereka disana adalah untuk pengawalan dan penjagaan masyarakat agar tidak terjebak dalam konflik horizontal maupun terprovokasi antar sesama. Bukan untuk menebar teror ataupun ketakutan di masyarakat. "Aparat kepolisian harus melakukan pendekatan dialogis dan humanis yang berpedoman pada Polri yang prediktif, responsibiltas, dan transparansi berkeadilan (Presisi) terhadap seluruh warga baik yang setuju maupun tidak setuju. "Selain mengedepankan keadilan restoratif dalam rangka menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat," jelas Bamsoet. Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, Pemprov Jawa Tengah, Badan Pertanahan Nasional, dan Balai Besar Wilayah Sungai harus melakukan kajian, evaluasi, dan penghitungan kembali akan kebutuhan dan sumber batu kuari andesit sebagai penunjang pembangunan Bendungan Bener. Perlu re-evaluasi terhadap pemetaan lokasi tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener. "Pembayaran ganti rugi kepada warga masyarakat yang telah setuju lahannya dipindahkan harus segera dilakukan pemerintah. "Bagi warga yang tidak setuju hak lahannya dialihkan perlu dilakukan upaya dialogis, tanpa paksaan serta tidak mencederai hak-hak masyarakat," kata Bamsoet. Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menambahkan, pemerintah juga perlu memberikan jaminan kepada warga bahwa penambangan batu andesit di Desa Wadas bukanlah dilakukan dalam bentuk eksploitasi besar-besaran dengan tujuan komersil. Melainkan sepenuhnya untuk kepentingan pembuatan Bendungan Bener. "Sehingga penambangan yang dilakukan tidak dilakukan secara sporadis dengan merusak alam dan lingkungannya. "Pemerintah juga perlu memberikan jaminan kepada warga bahwa mereka akan selalu dilibatkan dalam berbagai proyek penambangan, maupun kegiatan ekonomi lainnya dalam mendukung pembangunan Bendungan Bener," pungkas Bamsoet.

Topik:

bambang soesatyo DPR purworejo Wadas

Bamsoet Dorong Penyelesaian Konflik Wadas Purworejo Diselesaikan Secara Dialogis dan Humanis

Berita Sebelumnya

Prof. Ojat Darojat: Kuliah Terjangkau dan Berkualitas, Universitas Terbuka Jawabannya

Berita Selanjutnya

Raker Gabungan Pansus PCR DPD RI dengan Kemenkes-BNPB, Hasan Basri Pertanyakan Harga Swab PCR yang Berubah-ubah

Berita Terkait

DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

DPR Libatkan Serikat Buruh dalam Perumusan RUU Ketenagakerjaan Baru

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K