Investasi di IKN, Pemerintah Siapkan Banyak Kemudahan dan Tawaran Insentif Pajak

Albani Wijaya

Diperbarui 16 Maret 2023 21:44 WIB

Investasi di IKN, Pemerintah Siapkan Banyak Kemudahan dan Tawaran Insentif Pajak

Jakarta, MI - Terkait keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) sudah ada Undang-Undang yang menjamin dan turunan aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur banyak kemudahan seperti PPN impor gratis, pajak hanya 0,5 persen. HGU di atas 100 tahun. Ini jadi daya tarik untuk investasi ke IKN. Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia, mengajak para pengusaha untuk tidak segan-segan berinvestasi di IKN. Hal itu disampaikan dalam Dialog Kebangsaan Perhimpunan INTI dengan Tema “Kemudahan Investasi di Indonesia dan Kepastian Hukum Ibu Kota Nusantara pasca Pemilu 2024,” bertempat di Grand Ballroom Shangrila Hotel, Jakarta pada Kamis (16/3). “Saya baru berkunjung dari sana (IKN) mendampingi presiden. Pembangunan infrastruktur cepat sekali. Silahkan saja mau bikin gedung tanah masih murah. Sertifikat HGU, diatas HGL, dengan masa pemakaian di atas 100 tahun,” beber Bahlil. "Bahkan, 17 Agustus 2024 nanti, kita sudah mengadakan upacara peringatan kemerdekaan di sana. Istana rencana Juni sudah jadi," tambahnya. Selain itu, sambung mantan Ketua Umum HIPMI ini, bahwa wilayah IKN bukan di areal hutan tetapi areal hutan industri. Kalau ada info-info keliru dari LSM terkait hutan dan penduduk jangan dipercaya. “Saya kira tidak ada masalah dan jangan ragu-ragu. Sekarang Indonesia sudah berubah. Dulu mungkin kalau bisa lama kenapa cepat, sekarang serba cepat dan mudah,” janjinya menantang pengusaha yang hadir untuk investasi di IKN. Meski demikian, Bahlil mengingatkan bahwa setiap investasi yang masuk harus kolaborasi dengan pengusaha daerah, tentu yang memenuhi syarat. Tujuannya agar Indonesia bisa menjadi rumah bersama, harus saling menghargai. Artinya yang kaya menghargai yang belum kaya. “Kalau ditanya tadi, apa jaminan pemerintah untuk masuknya investasi. Kalau dulu susah izin, saya akan jamin perizinan mudah. Izinnya simpel, mau urus IUP, Amdal, izin Lokasi semua terintegrasi sesuai UU Cipta Kerja,” jelasnya. Sekarang masalahnya, kata Bahlil, jangan salah masuk pintu, bisa-bisa investornya ditipu makelar. Jadi tidak perlu ke tempat lain, kalau urusan investasi datang ke kantor menteri investasi, itu rumusnya. “Jadi izin ya semua clear, tidak ada amplop dan lain. Menyangkut kepastian investasi saya juga jamin, datang saja ke kantor saya,” katanya sembari tersenyum. Vincent Chu dari Alibaba grup, Tiongkok mempertanyakan kebijakan green solution dan jaminan kepastian pengembalian investasi mereka. Juga menyinggung Pilpres dan Pileg 2024. Menteri Bahlil menegaskan tidak perlu khawatir pasca pemilu karena IKN sudah UU dan Peraturan Pemerintah. “Tidak akan ada IKN mandek, dana yang dibutuhkan 450-600 T dan 20 persen dari Anggaran Pemerintah. Jadi nanti pasti menguntungkan dan investasi akan balik," katanya. Pengusaha lain, Hendra yang menyanyakan ada anggapan investor asing bahwa lebih besar jumlahnya dan lebih mudah investasi di Vietnam daripada Indonesia? Bahlil langsung menampiknya. Ia menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia lebih besar daripada investasi masuk ke Vietnam. “Faktanya khan gitu lihat saja angka-angkanya. Indonesia jelas lebih menarik,” ujarnya yakin. Meski demikian, Bahlil setuju jika dari terkait dengan Kawasan Industri memang Vietnam lebih menarik, karena Kawan Industri di sana benar-benar Kawasan Industri. “Ya agak beda Kawasan Industri di negeri kita, biasanya langsung banyak makelar tanah. Ini jadi masalah, di Vietnam tidak ada seperti itu,” pungkasnya. (Lin) #Investasi di IKN

Topik:

Pajak IKN Bahlil Lahadalia

Investasi di IKN, Pemerintah Siapkan Banyak Kemudahan dan Tawaran Insentif Pajak

Berita Sebelumnya

Terpilih Lagi Jadi Ketua MK, Anwar Usman Ucap Sumpah Jabatan pada Senin Pekan Depan

Berita Selanjutnya

Pelayanan Kesehatan ke Luar Negeri adalah Capital Outflow, PSI: Perbaiki Pelayanan Medis di Dalam Negeri

Berita Terkait

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

Bersih-bersih DJP! 13 Pegawai Pajak Kembali Terancam Dipecat

KemenP2MI Gandeng Tiga Kementerian Perkuat Vokasi Untuk PMI

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

DJP Akui Coretax Belum Optimal, Janji Sistem Lancar dalam 3 Bulan

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K