DPR Minta Illegal Logging Diusut Tuntas, Diduga Biang Banjir Bandang di Sumut

Rolia Pakpahan
Rolia Pakpahan
Diperbarui 30 November 2025 09:17 WIB
Kayu Gelondongan Terbawa Arus Sungai di Banjir Tapanuli Tengah (Foto: Tangkapan Layar)
Kayu Gelondongan Terbawa Arus Sungai di Banjir Tapanuli Tengah (Foto: Tangkapan Layar)

Jakarta, MI - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Tapanuli Tengah (Tapteng), tidak terjadi begitu saja. Ia menduga bencana itu dipicu aktivitas perambahan hutan atau illegal logging oleh pihak-pihak tertentu.

Marwan menyebut indikasi tersebut terlihat jelas dari banyaknya kayu gelondongan yang terbawa arus saat banjir bandang melanda kedua daerah itu. 

“Faktanya kita lihat saat terjadi banjir bandang di Tapteng dan Tapsel, yang hanyut banyak kayu gelondongan, berarti ada perambahan hutan di hulu sungai, mengakibatkan banjir bandang," ujar Marwan, dikutip Minggu (30/11/2025).

Ia meminta pemerintah berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk menyelidiki dugaan praktik ilegal tersebut setelah penanganan darurat bagi warga terdampak selesai dilakukan.

Marwan menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang remeh. Ia menilai ada pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan pribadi, sementara masyarakat dan pemerintah justru menanggung dampaknya.

Banjir bandang itu juga memicu tanah longsor, putusnya akses jalan, hingga rusaknya jembatan, rumah, dan berbagai harta benda milik warga.

“Kita mendesak pemerintah serta aparat terkait supaya mengusut perambahan hutan di wilayah Sumut. Sebab kalau hal ini terus dibiarkan, bencana alam seperti ini akan terus terjadi jika perambahan hutan tidak segera diatasi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, untuk masyarakat yang terdampak bencana saat ini, ia mengimbau tetap bersabar. Pemerintah sampai sejauh ini terus berupaya melakukan penanganan.

“Bagi keluarga kena musibah, termasuk meninggal dunia, kita ikut berduka. Bagi masyarakat yang saat ini masih mengungsi kita harapkan tetap semangat. Intinya, pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat menyelesaikan urusannya sendiri, pasti hadir, tetapi tetap mohon kesabaran. Apalagi cuaca ini tidak bisa kita kendalikan, curah hujan yang masih begitu tinggi saat ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat menangani bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Ia memerintahkan seluruh jajarannya sigap sejak hari pertama bencana terjadi, memastikan bantuan segera tiba di lokasi terdampak.

"Kita telah berangkatkan tiga pesawat Hercules C130 dan satu pesawat A400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan," kata Prabowo dalam video di akun Instagram @presidenrepublikindonesia, dikutip Minggu (30/11/2025).

"Pemerintah bergerak cepat, dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan, melalui jalur darat dan udara, dan terus menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung," tuturnya.

Topik:

dpr banjir-bandang perambahan-hutan illegal-logging banjir-tapteng banjir-tapsel