Pura-pura Lupa! Gubernur Malut Ogah Sampaikan Masalah Guru PPPK ke Nadiem

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 15 Februari 2023 20:54 WIB
Sofifi, MI - Masyarakat Maluku Utara (Malut) pastinya belum lupa dengan tuntutan para guru honorer daerah maupun guru PPPK yang gajinya setiap saat ditunda pembayarannya oleh Pemprov Malut. Bukan hanya masyarakat, para pejabat teras di Pemprov Malut juga diyakini telinga dan pikiran mereka masih terngiang-ngiang soal tuntutan guru honorer daerah dan guru PPPK. Bukan berarti harus berpura-pura lupa, apalagi berhadapan dengan pemerintah pusat. Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba diketahui telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, di kantor Kemendikbud, Riset, dan Teknologi, Jakarta, Selasa (14/2) kemarin. Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang disampaikan orang nomor satu di Pemprov Malut ini kepada Menteri Nadiem, seperti rencana pembangunan laboratorium pendidikan terpadu tahun 2023 di Kota Tidore Kepulauan dan di Kabupaten Halmahera Tengah. Selain itu, mantan Wagub Malut ini juga meminta kepada Menteri Nadiem supaya guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang ditugaskan ke sekolah swasta agar tidak ditarik. Sehingga ada keseimbangan guru PNS di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. “Iya, artinya kalau guru PNS ditugaskan hanya di sekolah negeri, maka sekolah-sekolah swasta akan tidak berjalan maksimal. Sehingga Pak Gubernur berharap agar ada keseimbangan,” ujar Sekretaris Dikbud Malut Fahmi Alhabsi kepada Monitor Indonesia, melalui pesan whatsapp, Rabu (15/2). Disentil terkait gaji guru PPPK yang tertunggak selama 8 bulan, Fahmi bilang, hal itu tidak masuk dalam agenda pembahasan antara Gubernur Malut dan Menteri Nadiem. Pasalnya, kata Fahmi soal gaji guru PPPK itu bukan ranahnya Menteri Nadiem, melainkan ranahnya Mendagri dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Terkait gaji P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tidak dibahas, karena itu tidak dimasukkan dalam agenda pembahasan dan itu ranahnya Kemendagri dan Kemenkeu,” jelasnya. Sementara itu, menurut Fahmi bahwa Menteri Nadiem juga mengapresiasi kinerja Pemprov Malut atas upaya mendorong guru honorer menjadi guru PPPK. “Menteri sangat apresiasi ke Pak Gubernur, karena P3K Malut cukup baik dalam hal usulan formasi guru untuk menjadi tenaga P3K dan yang lulus juga sangat baik,” pungkasnya. (Rais Dero) #Gubernur Malut

Topik:

Nadiem Makarim gubernur maluku utara

Berita Sebelumnya

Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Wali Kota Sampaikan Raperda Revisi RTRW 2023-2043

Berita Selanjutnya

Dihadapan 23 Kades yang Baru Dilantik, Bupati Blitar: Jangan Main-main dengan APBDesa

Berita Terkait

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka Selama 11 Jam, Nadiem: Kebenaran Akan Terbuka

15 Oktober 2025 14:49 WIB

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Gugatan Praperadilannya Ditolak Hakim, Nadiem: Saya Siap Menjalani Proses Hukum

14 Oktober 2025 14:33 WIB

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Istimewa)

Respons Kejagung Usai Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim

13 Oktober 2025 16:10 WIB

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama sang istri Franka Franklin (Foto: Istimewa)

Istri Nadiem Kecewa Praperadilan Suaminya Ditolak Hakim: Kami Sangat Sedih

13 Oktober 2025 15:21 WIB

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Istimewa)

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem di Kasus Chromebook, Status Tersangka Tetap Sah!

13 Oktober 2025 13:46 WIB

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Istimewa)

Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Praperadilan Nadiem di Kasus Chromebook

13 Oktober 2025 12:11 WIB