Tingkatkan Kualitas Pelayanan, DPMPTSP Kota Bekasi Adakan Forum Konsultasi Publik
![Adelio Pratama](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/SL4jHdN9D0g7bLGXDlWMtJHvcfiIRRXOMdxoLPXe.jpg )
![Forum Konsultasi Publik (FKP) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Oleh DPMPTSP Kota Bekasi Di Hotel Merapi Merbabu Bekasi Forum Konsultasi Publik (FKP) meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh DPMPTSP Kota Bekasi di Hotel Merapi Merbabu Bekasi (Foto: Hms)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/forum-konsultasi-publik-fkp-meningkatkan-kualitas-pelayanan-publik-oleh-dpmptsp-kota-bekasi-di-hotel-merapi-merbabu-bekasi.webp)
Kota Bekasi, MI - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Dicky Irawan gelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di Hotel Merapi Merbabu Bekasi beberapa waktu lalu.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah elemen masyarakat, di antaranya, para pelaku usaha, Ikatan Dokter Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia, LSM, dan insan pers.
DPMPTSP juga menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN RB, Noviana Andriana, Auditor Inspektorat Kota Bekasi, Mohamad Hardi, BPKP Jawa Barat dan Dosen Universitas Esa Unggul Harapan Indah, Yuyus Yudistira.
Dicky Irawan dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Tujuannya, sebagai bentuk evaluasi dan survei terkait kepuasan masyarakat sekaligus penyesuaian standar pelayanan berdasarkan regulasi terbaru.
Sesuai Undang-Undang nomor 25 tahun 2029 tentang pelayanan publik, katanya, mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik megikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.
Pada tahun 2024 ini, DPMPTSP Kota Bekasi mengangkat tema, ” Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan sub tema, “Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan penyesuaian Standar Pelayanan Berdasarkan Regulasi Terbaru”
Auditor Inspektorat Kota Bekasi, Mohamad Hardi dalam paparannya menyampaikan materi terkait pelayanan publik tanpa gratifikasi. Dia memberi contoh bahwa belakangan ini banyak pegawai harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena melakukan gratifikasi.
Untuk itu, Mohamad Hardi menekankan kepada semua peserta FKP, secara khusus aparat yang berkaitan dengan pelayanan publik, menghindari praktek gratifikasi dalam melakukan pelayanan publik. (Hms/ADV)
Berita Sebelumnya
![Kesbangpol dan FKUB Kota Bekasi Sosialisasikan Majelis Umat Beragama Kecamatan dan Kelurahan Sosialisasikan MUB Kecamatan dan Kelurahan Oleh FKUB dan KesbangPol Kota Bekasi (Foto: MI/Hms)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sosialisasikan-mub-kecamatan-dan-kelurahan-oleh-fkub-dan-kesbangpol-kota-bekasi.webp)
Kesbangpol dan FKUB Kota Bekasi Sosialisasikan Majelis Umat Beragama Kecamatan dan Kelurahan
10 jam yang lalu
![Pemerintah Kota Bekasi Jalin Sama dengan Pemerintah Kota Malang Tingkatkan Perekonomian Pj Wali Kota Malang bersama Pj Wali Kota Bekasi usai penandatanganan surat perjanjian Kerjasama d ibidang perekonomian (Foto: MI/Hms)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pj-wali-kota-malang-bersama-pj-wali-kota-bekasi-usai-penandatanganan-surat-perjanjian-kerja-sama-di-bidang-perekonomia.webp)
Pemerintah Kota Bekasi Jalin Sama dengan Pemerintah Kota Malang Tingkatkan Perekonomian
14 jam yang lalu
![Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Eletronik Tanah Milik Pemerintah dan Masyarakat Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono hadir di Kota Bekasi, menyerahkan sertifikat tanah milik masyarakat (Foto: Hms)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/menteri-atrbpn-agus-harimurti-yudhoyono-hadir-di-kota-bekasi-menyerahkan-sertifikat-tanah-milik-masyarakat.webp)
Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Eletronik Tanah Milik Pemerintah dan Masyarakat
20 jam yang lalu