Pj Gubernur Malut Tuduh PT Weda Bay Nickel Penyebab Banjir, DLH Belum Tindak Lanjut

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 8 Agustus 2024 2 jam yang lalu
Banjir di area pemukiman warga dan area tambang di Kabupaten Halmahera Tengah (Foto: Istimewa)
Banjir di area pemukiman warga dan area tambang di Kabupaten Halmahera Tengah (Foto: Istimewa)

Sofifi, MI - Banjir yang melanda pemukiman warga dan area smelter PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Kabupaten Halmahera Tengah baru-baru ini memicu kontroversi dan pertanyaan mendalam mengenai penyebab sebenarnya. 

Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara (Malut), Samsuddin Abdul Kadir, dan sejumlah pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara memberikan pernyataan yang saling bertolak belakang, membuka ruang bagi publik untuk mempertanyakan yang lebih mendalam terkait masalah tersebut.

Pada Selasa, 6 Agustus 2024, Pj Gubernur Samsuddin Abdul Kadir mengungkapkan dalam wawancara bahwa banjir tersebut berasal dari area PT Weda Bay Nickel (WBN), yang areanya berdekatan dengan smelter PT IWIP. 

Tuduhan ini didasarkan pada laporan dari Kepala DLH Provinsi Maluku Utara, Fachruddin Tukuboya. "Iya, di wilayah Weda Bay, iya ini kan karena penjelasannya Kadis DLH, tanya saja pada dia, tapi yang jelas dia menyampaikan begitu bahwa itu area yang dianggap sebagai penyebab itu juga belum dicek secara baik kan," ujarnya. Samsuddin menambahkan dengan tegas, "Kejadiannya kan di atas dan itu bukan wilayah operasinya IWIP tapi wilayah operasinya Weda Bay."

Namun, keberangkatan Fachruddin Tukuboya ke luar negeri saat ini menimbulkan tanda tanya besar. Samsuddin berdalih bahwa keberangkatan tersebut sudah terjadwalkan sejak lama dan tidak dapat dibatalkan. "Memang itu sudah terjadwalkan sejak lama," kilah Samsuddin, mengesankan bahwa diduga kepentingan pribadi lebih diutamakan dibanding tanggung jawab publik.

Saat dihubungi oleh Monitorindonesia.com pada Rabu, 7 Agustus 2024, Fachruddin enggan memberikan penjelasan yang akurat dan mengarahkan untuk mewawancarai Plh Kepala DLH yang merangkap sebagai Ketua Tim Investigasi. "Lagi ada acara dengan Walikota Gora Kwalaria," akunya. 

"Ente wawancara PLH Kadis, kebetulan dia tugas kan sebagai ketua tim investigasi," tambahnya, menunjukkan sikap menghindar dari tanggung jawab langsung.

Di tengah ketidakpastian ini, Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH yang juga Plh Kepala DLH Provinsi Maluku Utara, Wajihuddin Fabanyo, memberikan klarifikasi bahwa hingga kini belum ada investigasi yang dilakukan oleh pihaknya.

"Sampai hari ini belum investigasi, kemudian ada komunikasi juga dengan Jakarta, sampai sekarang juga dari pihak Jakarta (Kementerian KLHK) informasinya belum ada investigasi juga," katanya via telepon pada Kamis (8/8/2024).

Fokus utama saat kejadian adalah mitigasi bencana dan bantuan sosial. "Pas kejadian waktu itu ya di Weda karena saat itu yang terjadi banjir kan, itu orang lebih konsen mengurus mitigasi bencana, evakuasi masyarakat, bantuan-bantuan sosial, di kita belum ada kayaknya investigasi karena konsen ke bantuan-bantuan sosial dan evakuasi masyarakat," ungkapnya.

Kendala dalam menurunkan tim investigasi ke lokasi banjir masih dalam tahap konsultasi dengan Jakarta. "Masih menurut Pak Kadis tunggu konfirmasi dari Jakarta, sampai sekarang juga belum ada investigasi ke TKP," ujarnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dan keterlambatan dalam penanganan masalah lingkungan yang serius ini.

Rivani Abdurradjak, Kepala DLH Kabupaten Halmahera Tengah, dalam wawancara via telepon pada Kamis, 8 Agustus 2024, menegaskan bahwa intensitas curah hujan yang tinggi menjadi faktor utama penyebab banjir. 

"Kalau bicara kami investigasi kami belum lakukan, cuma kalau kita lihat faktor alam saat ini memang intensitas curah hujan di wilayah Halmahera, khususnya Halmahera Tengah wilayah utara dan tengah itu memang cukup tinggi, hampir semua bukan cuma Halmahera Tengah, semua itu curah hujannya cukup tinggi," kata Rivani.

Rivani juga menyoroti masalah sedimentasi dan pembangunan di sekitar sungai yang tidak memperhatikan daerah tangkapan air. "Ketika intensitas curah hujan yang tinggi rata-rata di bagian hulu yang tinggi itu otomatis akan berdampak pada bagian hilir karena apa? Luapan sungai itu pertama kita punya sungai-sungai di atas memang dia alirannya mengecil, terus yang kedua terjadi pendangkalan juga di bagian hilir, pendangkalan sungai ini karena ada sedimentasi, terus ada reruntuhan longsor dari sisi kiri kanan sungai yang memang dia jatuh ke sungai," paparnya.

Selain itu, Rivani menegaskan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah tangkapan air serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga berkontribusi terhadap banjir.

"Kalau di daerah sekitar bawah itu, hampir kan ruang-ruang pertumbuhan pembangunan baru ini, kan masyarakat bangun mereka punya usaha-usaha, itu juga banyak yang tidak memperhatikan masalah daerah tangkapan air di daerah sekitar sungai. Itu juga banyak yang bangun, jadi memang terus juga di satu faktor lain juga masyarakat dalam hal buang sampah ini juga belum tertib, jadi ini memang akumulasi dari semua kemudian ditambah dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi sehingga terjadi banjir," tuturnya.

Rivani menekankan bahwa DLH Halmahera Tengah belum melakukan investigasi lapangan terkait penyebab banjir dan menyebut faktor alam sebagai penyebab utama. 

"Kalau disuruh DLH bikin pendalaman secara kita belum melakukan investigasi maupun verifikasi ke lapangan. Tetapi kalau dari faktor alam kondisi hari ini memang, sampai hari ini kan masih hujan, di dua minggu terakhir ini masih hujan," ujarnya.

Mengenai alur banjir dari lokasi PT Weda Bay Nickel, Rivani menjelaskan bahwa aliran debit air yang deras di bagian hulu berdampak pada sungai yang lebih kecil di hilir. "Kalau begini, jangan mengarahkan saya untuk, kan begini jadi curah hujan ini kalau dibagian atas itu bagian hulu, kalau kita bicara bagian hulu, bagian hulu itu rata-rata hutan, jadi ketika intensitas hujan dibagian hutan tinggi otomatis dia berdampak di bawah, itu sudah hukum alam."

Ia juga menyoroti pembangunan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah tangkapan air dan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

"Nah, kalau di bagian bawah itu rata-rata orang membangun, karena rata-rata pembangunan itu bangun asal-asal, tidak memperhatikan kaidah-kaidah itu, ada daerah tangkapan air, ada daerah resapan air yang kemudian di timbun. Itu yang kemudian satu ketika terjadi hujan, otomatis air akan cari dia punya jalan keluar, karena yang tadi orang sudah tutup itu. Terus di daerah yang ada drainase juga ditutup, ah ini yang kemudian dia berdampak," jelasnya.

Menurunya, DLH Kabupaten Halmahera Tengah saat ini belum bisa berkesimpulan mengenai penyebab pasti banjir selain faktor alam. "Saya tidak bisa menanggapi itu, mungkin ada dasar dari Pak Gubernur sendiri yang dia punya dasar, tetapi kalau kami belum bisa berkesimpulan terhadap itu, kesimpulan kami hari ini karena faktor alam, memang hujan yang terus-menerus. Nah, ini Weda sendiri saja kalau hujannya satu hari 24 jam otomatis dimana daerah-daerah resapan air yang kemudian tidak berfungsi secara maksimal maka terjadi genangan air," tegas Rivani.

Untuk langkah antisipasi pasca banjir, Rivani menekankan pentingnya konservasi tanah dan air serta perencanaan pembangunan yang memperhatikan daerah tangkapan air. 

"Kalau provinsi saya tidak tahu ya, kalau langkah perencanaan yang ini kita bicara pasca banjir ya, terus kita melihat kondisi pendangkalan sungai di bagian hulu itu yang harus dilakukan yaitu konservasi tanah dan air," ujarnya. 

"Kita harus bangun bangunan konservasi tanah dan air berupa dampak kendali maupun penahan terus harus ada pembekukan sedimentasi yang pendangkalan sungai di bagian hulu, itu terus kalau bisa kita harus tegas terhadap bangunan-bangunan yang ada di badan sungai, itu harus kita tegas. Itu butuh kolaborasi bersama, terus kesadaran juga dari masyarakat pentingnya untuk tidak membangun di wilayah lain yang harus dipenuhi," jelasnya.

Langkah-langkah tersebut juga mencakup perencanaan untuk pembangunan konservasi tanah dan air di beberapa sungai yang terkena dampak. "Jadi itu langkah-langkah yang kemudian kami juga kemarin terkait dengan beberapa sungai yang terjadi disini memang ada arahan dari pimpinan kami untuk bagaimana menyusun perencanaan untuk bangunan konservasi tanah dan air berupa pengendali maupun penahan," kata Rivani.

Untuk daerah hulu, rehabilitasi penanaman atau pengendalian erosi di sekitar sungai diperlukan. "Untuk daerah-daerah hulu mungkin dilakukan rehabilitasi penanaman atau bagaimana, apa namanya erosi di lingkaran sungai itu bisa dikendalikan," tutupnya.

Berdasarkan berbagai pernyataan ini, jelas bahwa ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap banjir di Halmahera Tengah. Namun, investigasi mendalam dan langkah nyata dari pemerintah dan perusahaan terkait sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Apakah pemerintah dan perusahaan akan mengambil langkah serius, atau akankah warga terus menjadi korban dari kelalaian ini? (Rais Dero)