Pemprov Maluku Utara Siapkan Strategi Komprehensif Antisipasi Dampak El Nino dan La Nina

Sofifi, MI - Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menyampaikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Antisipasi Darurat Pangan Tahun 2024 yang berlangsung di ruang rapat lantai 4 kantor gubernur Maluku Utara, Sofifi, pada Rabu (17/7/2024). 

Acara ini dihadiri oleh para Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, Dandim lingkup Korem 152 Baabullah, Dinas PUPR, Satgas Antisipasi Darurat Pangan Wilayah Maluku Utara, Kepala Balai Sungai Maluku Utara, BSIP Maluku Utara, serta para stakeholder lainnya.

Dalam sambutannya, Samsuddin menekankan pentingnya sektor pertanian sebagai sektor yang mencakup berbagai kepentingan luas dan multifungsi.

“Sektor pertanian tidak hanya menjadi tumpuan utama ketahanan pangan, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mengatasi masalah lingkungan dan sosial seperti kemiskinan, keadilan, dan lain-lain,” ujarnya. 

Samsuddin juga menyoroti posisi strategis beras dalam pembangunan nasional Indonesia dan berbagai intervensi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional.

Samsuddin menyatakan, "Di tahun 2024 ini diprediksi beberapa daerah akan mengalami kekeringan berdasarkan surat edaran dari BMKG pada tanggal 24 Mei 2024. Hal ini mengharuskan kita segera melakukan langkah-langkah persiapan untuk mengantisipasi dampaknya, khususnya di sektor pertanian." 

Ia menambahkan bahwa proyeksi pemanasan global dapat meningkatkan frekuensi kejadian El Nino dan La Nina, yang masing-masing berimplikasi pada kejadian kekeringan dan banjir.

Dalam menghadapi perubahan iklim, peran pemerintah sangat diperlukan, terutama dalam kegiatan-kegiatan adaptasi yang memerlukan investasi tinggi. 

“Kegiatan adaptasi tersebut meliputi pengembangan dan percepatan adopsi teknologi usaha tani yang lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan iklim, serta penyediaan infrastruktur pertanian yang efektif,” jelas Samsuddin. 

Adanya fenomena perubahan iklim menambah tantangan sistem pertanian tanaman pangan, khususnya padi, di Indonesia.

Pengaruh perubahan iklim bersifat multidimensi pada sektor pertanian, mulai dari sumber daya, infrastruktur pertanian, hingga sistem produksi pertanian. 

Tantangan ini dibedakan dengan dua indikator, yaitu kerentanan dan dampak. 

Kerentanan mengacu pada kondisi yang mengurangi kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim, sementara dampak adalah potensi kerugian atau keuntungan fisik maupun sosial-ekonomi akibat kejadian perubahan iklim.

Samsuddin menguraikan program dan kebijakan untuk mengurangi kerentanan dan dampak perubahan iklim, antara lain:

1. Pengembangan sistem komunikasi seperti Jaringan Informasi Iklim Pertanian, Sistem Peringatan Dini, dan Sekolah Lapang Iklim.

2. Pengembangan kelembagaan petani, blueprint pengelolaan kekeringan dan banjir, serta atlas kalender tanam (KATAM).

3. Perakitan dan pengembangan model Sistem Usaha Tani Terpadu dan inovasi teknologi adaptif.

4. Penyesuaian dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dan Desa, irigasi perpompaan, serta pemanfaatan lahan sub-optimal.

5. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari dan pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga.

6. Perlindungan dan bantuan bagi petani, seperti subsidi pupuk, asuransi usaha tanaman padi (AUTP), serta pengembangan usaha agribisnis pedesaan.

Dalam sambutannya, Samsuddin juga menyoroti tantangan dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim sektor pertanian. “Terdapat kesenjangan kapasitas petani dan infrastruktur pendukung, serta minimnya pengetahuan petani yang memperlambat proses implementasi,” katanya. 

Samsuddin menekankan pentingnya langkah-langkah koordinatif dan kooperatif dengan berbagai pengguna informasi iklim atau perubahan iklim untuk memberikan hasil yang menguntungkan bagi sektor pertanian.

Ia juga menyampaikan bahwa pengetahuan petani dan akses terhadap lembaga keuangan relatif masih terbatas. 

“Pengetahuan petani mengenai Katam berbasis web masih terhambat karena pendidikan petani yang kurang, sehingga diperlukan peran serta penyuluh yang andal,” ungkapnya. Samsuddin menambahkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam peningkatan kapasitas petani perlu diteruskan melalui pelatihan dan workshop.

Upaya pemerintah untuk mendukung petani padi dalam pengenalan varietas baru sebagai salah satu pilihan adaptasi juga terus ditingkatkan. 

“Pemerintah perlu mempertimbangkan suplai benih unggul dengan mempromosikan benih lokal dari daerah asal sentra produksi padi,”jelas Samsuddin. Ia juga menyebutkan strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai usaha perlindungan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi, serta program cetak sawah rakyat secara swakelola.

Samsuddin menyampaikan apresiasinya kepada TNI AD yang telah mendampingi dan mengawal program kegiatan di sektor pertanian, khususnya dalam mengantisipasi darurat pangan. 

“Saya mengajak semua pihak untuk merapatkan barisan dan fokus melaksanakan tugas mulia ini dalam satu kesatuan gerak,”katanya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pertanian Maluku Utara, Mukhtar Husen, juga memberikan sambutan.

Ia menekankan bahwa Rakor Antisipasi Darurat Pangan Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional. 

Mukhtar menjelaskan bahwa tujuan Rakor ini adalah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam menghadapi kondisi iklim ekstrem, serta memastikan produksi beras nasional tetap aman.

Mukhtar juga mengungkapkan bahwa anggaran Dinas Pertanian mengalami dinamika yang besar dan cenderung menurun.

“Reorientasi kebijakan program atau kegiatan dan penganggaran perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran,” ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa tantangan penyediaan pangan saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya peringatan BMKG terkait kekeringan yang diperkirakan akan berdampak pada produksi dan distribusi pangan, serta dapat memicu krisis pangan di daerah.

“Dampak El-Nino telah menyebabkan penurunan luas tanam padi dari target 8.000 ha menjadi 4.836 ha selama masa tanam Oktober 2023 hingga Maret 2024. Target luas tanam tahun 2024 adalah 15.000 ha dengan target produksi 52.805 ton GKG atau 32.455 ton beras,” jelas Mukhtar.

Ia juga menyebutkan bahwa penurunan luas tanam ini akan mempengaruhi luas panen padi dan produksi padi yang dihasilkan.

Mukhtar menguraikan bahwa Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara telah melakukan reprioritasi anggaran untuk akselerasi peningkatan produksi padi, jagung, dan kedele.

“Kami juga mendapat tambahan program untuk mendukung progres pompanisasi hingga total 107 unit di enam kabupaten penerima, serta bantuan traktor roda empat dan dua sebanyak 55 unit yang semuanya sudah disalurkan ke penerima manfaat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan reguler yang melekat di Satker Dinas Pertanian Maluku Utara termasuk kegiatan irigasi perpompaan untuk mengairi lahan padi di tujuh kabupaten.

“Dengan program-program ini, kami berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian pada tahun 2025 untuk memutus rantai pasokan pangan dari luar Maluku Utara sebesar 10-15 persen setiap tahun,” kata Mukhtar.

Mukhtar juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara, Danrem 152 Baabullah, dan semua pihak yang mendukung program kegiatan di sektor pertanian. “Kami berharap semua pihak terus bekerja sama memastikan ketersediaan logistik produksi melalui bantuan benih atau bibit unggul, alsintan, pupuk, serta sarana penunjang produksi lainnya,” tutupnya. (RD)