DPR: Penutupan BUMN Sakit Bentuk Kefrustasian

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 17 Oktober 2021 19:34 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron memgatakan, penutupan BUMN sakit sebagai bentuk kefrustasian pemerintah. Hal itu merespon pernyataan Pesiden Jokowi yang memerintahkan Erick Thohir untuk menutup BUMN sakit dan tidak mampu meningkatkan daya saing. Menurut Politikus Demokrat itu penutupan BUMN sakit dan tidak mampu meningkatkan daya saing bukan sebuah solusi melainkan bentuk dari kefrustrasian. "Penutupan bukan solusi, tetapi bentuk kefrustrasian," ujar Politikus Demokrat itu, Minggu, (17/10/2021). Herman berpesan, pemerintah perlu melihat akar masalah perusahaan pelat merah tersebut sebelum melakukan penutupan BUMN sakit dan tidak efektif. "Kalau perlu dipertahankan harus disuntik oleh uang negara, tetapi kalau sudah tidak ada manfaatnya, tentu dipertimbangkan untuk dilikuidasi," tandas Herman. Pasalnya, kata Herman Khaeron, dalam kurun waktu belakangan ini banyak BUMN yang rugi dan sampai saat ini belum ada solusi yang cespleng (manjur). "Banyak contoh, selain dirampok oleh oleh para pemain keuangan seperti Jiwasraya, Asabri, dan asuransi lainya. Juga karena adanya penugasan pemerintah tanpa ditunjang oleh kompensasi, semisal BBM satu harga pertamina, harga tarif listrik PLN yang tidak ekonomis, pembatasan harga gas, dan penugasan," tegas dia. "Lalu seperti Perum Bulog yang ditugaskan untuk stabilisasi harga, pembelian gabah/beras petani, kelola CBP, tapi tidak ada kompensasi dari pemerintah, dan bahkan menggunakan dana pinjaman komersial, pasti rugilah. Perum Bulog dulu mengelola subsidi raskin sehingga dapat menutup biaya operasional dan mendapat margin fee, sekarang rugi," tambah Herman. Hal tersebut, lanjut Herman, juga terjadi dengan BUMN Karya yang ditugaskan membangun jalan tol dengan LHR yang rendah dan tidak ekonomis. "Sementara beban hutang tinggi, akhirnya besar pasak daripada tiang, sementara yang menguntungkan dijual. Saya juga prihatin dengan BUMN pangan yang sampai saat ini belum ada solusi dan terus merugi," ungkapnya. Padahal, kata dia, semisal Perum Bulog agar dapat untung kembali dapat dikembalikan dana subsidi pangan yang saat ini diambil alih oleh Kementerian Sosial. "Dikembalikan dikelola Bulog, pasti survive," kata dia. Herman menegaskan, hal tersebut termasuk dengan BUMN lain seperti PLN yang diberikan keleluasaan menghitung tarif yang ekonomis. "BUMN lain jangan dibebani penugasan yang rugi, kalaupun rugi ada kompensasinya," tandas Herman.[Lin]

Topik:

DPR RI

Berita Sebelumnya

Pemilu 2024, Akbar Pacu Kader Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Berita Selanjutnya

Waspadai Komik Superman Biseksual

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini. (Foto. Rizal)

DPR Sahkan RUU Kepariwisataan, Novita Hardini: Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

2 Oktober 2025 14:19 WIB

Politik
Ketua DPR Puan Maharani (Dok. MI)

HUT ke-80 DPR RI, Puan Maharani Minta Maaf dan Janji Perbaiki Kinerja

2 Oktober 2025 12:00 WIB

Politik
Gedung DPR RI, Jakarta. (Foto: Zul Sikumbang)

DPR RI Sahkan Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2 Oktober 2025 09:36 WIB

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok/MI/Istimewa)

DPR RI Akan Sahkan RUU BUMN di Rapat Paripurna Besok

1 Oktober 2025 19:01 WIB

Ekonomi
Anggota DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan. (Dok. MI)

Nasim Khan: Perpres Tata Niaga Gula Penting Selamatkan Petani dan Konsumen

30 September 2025 12:44 WIB

Ekonomi
Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa: Pemerintah Akan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Perbesar Utang

23 September 2025 12:07 WIB