DPR: Penutupan BUMN Sakit Bentuk Kefrustasian

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 17 Oktober 2021 19:34 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron memgatakan, penutupan BUMN sakit sebagai bentuk kefrustasian pemerintah. Hal itu merespon pernyataan Pesiden Jokowi yang memerintahkan Erick Thohir untuk menutup BUMN sakit dan tidak mampu meningkatkan daya saing. Menurut Politikus Demokrat itu penutupan BUMN sakit dan tidak mampu meningkatkan daya saing bukan sebuah solusi melainkan bentuk dari kefrustrasian. "Penutupan bukan solusi, tetapi bentuk kefrustrasian," ujar Politikus Demokrat itu, Minggu, (17/10/2021). Herman berpesan, pemerintah perlu melihat akar masalah perusahaan pelat merah tersebut sebelum melakukan penutupan BUMN sakit dan tidak efektif. "Kalau perlu dipertahankan harus disuntik oleh uang negara, tetapi kalau sudah tidak ada manfaatnya, tentu dipertimbangkan untuk dilikuidasi," tandas Herman. Pasalnya, kata Herman Khaeron, dalam kurun waktu belakangan ini banyak BUMN yang rugi dan sampai saat ini belum ada solusi yang cespleng (manjur). "Banyak contoh, selain dirampok oleh oleh para pemain keuangan seperti Jiwasraya, Asabri, dan asuransi lainya. Juga karena adanya penugasan pemerintah tanpa ditunjang oleh kompensasi, semisal BBM satu harga pertamina, harga tarif listrik PLN yang tidak ekonomis, pembatasan harga gas, dan penugasan," tegas dia. "Lalu seperti Perum Bulog yang ditugaskan untuk stabilisasi harga, pembelian gabah/beras petani, kelola CBP, tapi tidak ada kompensasi dari pemerintah, dan bahkan menggunakan dana pinjaman komersial, pasti rugilah. Perum Bulog dulu mengelola subsidi raskin sehingga dapat menutup biaya operasional dan mendapat margin fee, sekarang rugi," tambah Herman. Hal tersebut, lanjut Herman, juga terjadi dengan BUMN Karya yang ditugaskan membangun jalan tol dengan LHR yang rendah dan tidak ekonomis. "Sementara beban hutang tinggi, akhirnya besar pasak daripada tiang, sementara yang menguntungkan dijual. Saya juga prihatin dengan BUMN pangan yang sampai saat ini belum ada solusi dan terus merugi," ungkapnya. Padahal, kata dia, semisal Perum Bulog agar dapat untung kembali dapat dikembalikan dana subsidi pangan yang saat ini diambil alih oleh Kementerian Sosial. "Dikembalikan dikelola Bulog, pasti survive," kata dia. Herman menegaskan, hal tersebut termasuk dengan BUMN lain seperti PLN yang diberikan keleluasaan menghitung tarif yang ekonomis. "BUMN lain jangan dibebani penugasan yang rugi, kalaupun rugi ada kompensasinya," tandas Herman.[Lin]

Topik:

DPR RI

Berita Sebelumnya

Pemilu 2024, Akbar Pacu Kader Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Berita Selanjutnya

Waspadai Komik Superman Biseksual

Berita Terkait

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Pastikan Sidang Etik Sahroni hingga Uya Kuya Digelar Pekan Depan

7 jam yang lalu

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

28 Oktober 2025 19:46 WIB

Nasional
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko (Dok. MI)

Singgih Januratmoko Desak Kemenag Tuntaskan Masalah Sertifikasi dan Inpassing Guru Madrasah

27 Oktober 2025 18:51 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Dok. MI)

Dana Kas Daerah Rp234 T– Masbakhun: Perlu Evaluasi Menyeluruh agar Dana Tak Mengendap

26 Oktober 2025 13:55 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Gelar Sidang Etik Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio pada Pekan Depan

23 Oktober 2025 12:00 WIB

Nasional
Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah (Dok. MI)

DPR Desak Pemerintah Ungkap Transparansi Utang Kereta Cepat Whoosh

18 Oktober 2025 14:34 WIB