DPR: Pandemi Tak Jadi Alasan Penyalahgunaan Kekuasaan

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 1 November 2021 11:46 WIB
Monitorindonesia.com - Kalangan DPR sepakat pandemi  Covid-19 tak jadi alasan penyalahgunaan kekuasaan. Putusan MK mengabulkan gugatan uji materi Perppu No 1 Tahun 2020 menghapus impunitas pejabat yang mengeluarkan dana terkait pandemi Covid-19 disambut baik Kapoksi Partai Demokrat di Komisi II DPR Anwar Hafid. Anwar Hafid mengaku setuju, dengan putusan tersebut.  Menurutnya, hal ini agar diskresi pandemi tak dijadikan alasan bagi penyalahgunaan kekuasaan. "Saya setuju, agar diskresi pandemi tidak dijadikan alasan bagi penyalahgunaan kekuasaan," kata Anwar Hafid, Senin, (1/11/2021). Dengan kondisi demikian, Anwar Hafid mengingatkan, agar pemerintah harus siap dan mampu dalam menjalankan kebijakan negara. "Untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk kesehatan pasca pandemi," tegas Anwar Hafid. Dalam menjaga stabilitas ekonomi termasuk kesehatan, Anwar Hafid meminta, agar pemerintah dapat melakukan sejumlah hal. Salah satunya ialah dengan mengenjot pemulihan ekonomi. "Yang terpenting saat ini adalah pemulihan ekonomi harus digenjot. Kurangi beban rakyat contoh tes PCR yang mahal," kata Anwar Hafid. Selain itu, lanjut Anwar Hafid, perbanyak kegiatan- kegiatan padat karya sehingga rakyat bisa bekerja dan mendapatkan upah yang layak secara merata. "Ekonomi yang tumbuh akan menciptakan kestabilan ditengah-tengah masyarakat," tandas Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah ini.

Topik:

Covid-19 pandemi DPR RI

Berita Sebelumnya

Sidang Gugatan ke PSI Digelar Besok, Viani: Saya Punya Kebenaran

Berita Selanjutnya

Fungsi Pengawasan DPR Diarahkan pada Berbagai Isu

Berita Terkait

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

9 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko (Dok. MI)

Singgih Januratmoko Desak Kemenag Tuntaskan Masalah Sertifikasi dan Inpassing Guru Madrasah

27 Oktober 2025 18:51 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Dok. MI)

Dana Kas Daerah Rp234 T– Masbakhun: Perlu Evaluasi Menyeluruh agar Dana Tak Mengendap

26 Oktober 2025 13:55 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Gelar Sidang Etik Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio pada Pekan Depan

23 Oktober 2025 12:00 WIB

Nasional
Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah (Dok. MI)

DPR Desak Pemerintah Ungkap Transparansi Utang Kereta Cepat Whoosh

18 Oktober 2025 14:34 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani. (Dok. MI)

Lalu Hadrian Irfani Usul Konsep “Kitchen School” untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T

16 Oktober 2025 14:13 WIB