Menkopolhukam Pastikan Pemerintah Tidak Lahirkan Kebijakan Strategis Selama Perbaikan UU Cipta Kerja

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 5 Desember 2021 21:36 WIB
Monitorindonesia.com- Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan, pemerintah tidak akan membuat kebijakan strategis selama perbaikan UU Cipta Kerja. "Pemerintah memutuskan untuk tidak mengeluarkan lagi kebijakan yang strategis karena kebijakan strategis yaitu sudah ada di UU yang diminta diperbaiki prosedurnya," kata Mahfud yang dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam RI, Minggu (5/12/2021). Kendati begitu, Mahfud menyatakan UU Cipta Kerja tetap berlaku selama perbaikan dilakukan. Menurut dia, hal itu ditegaskan MK dalam tiga kalimat di amar putusan. Mahfud menyampaikan UU Cipta Kerja baru akan inkonstitusional jika tidak ada perbaikan selama dua tahun. Oleh karena itu, pemerintah tetap akan memberlakukan undang-undang itu. "Sampai selesainya perbaikan prosedur dan di situ dikatakan selama perbaikan prosedur dalam dua tahun itu undang-undang tersebut berlaku dengan catatan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis," Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian uji formil UU Cipta Kerja. MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional jika tidak ada perbaikan dalam waktu dua tahun. Merespons putusan itu, kemudian Presiden Jokowi memerintahkan sejumlah menteri untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja. Dia menegaskan pemerintah tunduk pada putusan MK. "Saya telah memerintahkan kepada para menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021). (Wawan)

Topik:

Mahfud MD UU Cipta Kerja putusan mk

Berita Sebelumnya

HNW: Sila Pertama Pancasila adalah Sisi Spiritual yang Tak Tergantikan

Berita Selanjutnya

Syarief Hasan: Akurasi Penetapan Jadwal, Kunci Sukses Pemilu 2024

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Sampaikan Data Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

15 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siap Dipanggil KPK, Mahfud Md Bongkar Dugaan Korupsi Kereta Cepat!

19 Oktober 2025 00:18 WIB

Hukum
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

18 Oktober 2025 18:45 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

18 Oktober 2025 11:51 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Usai Kereta Cepat, Mahfud Bongkar Dugaan Korupsi IKN, KPK Siap Usut!

17 Oktober 2025 19:00 WIB

Hukum
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Bakal "Tabrak" Siapa?

17 Oktober 2025 02:32 WIB