Dianggap Gagal Emban Amanat Rakyat, KIPPR Desak DPR Ganti Instrumen Panja dengan Pansus

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 3 Juli 2022 18:41 WIB
Jakarta, MI - Komite Independen Penggerak Panja Rakyat (KIPPR) mendesak agar institusi DPR segera mengganti instrumen panja dengan pansus. KIPPR bahkan menganggap panja investasi BUMN gagal mengemban amanat rakyat. Diketahui, DPR dalam hal ini Komisi VI beberapa waktu lalu telah membentuk instrumen panitia kerja (panja) Investasi BUMN pada Perusahaan Digital. Salah satu tugas panja tersebut yaitu menelisik skema investasi yang dilakukan anak usah Telkom yakni Telkomsel ke GoTo apakah bermasalah atau tidak. Melalui narahubungnya, Achmad Al Afgani menjelaskan, alasan KIPPR mendesak agar panja diganti dengan instrumen pansus karena kinerja panja dianggap tidak transparan dalam mengawal agenda rakyat terkait gelontoran dana investasi triliunan rupiah oleh salah satu BUMN ke GoTo. "Rapat Panja Investasi GoTo DPR RI harus segera dihentikan karena tidak memenuhi azas keterbukaan informasi publik," tegas Achmad Al Afgani Narahubung KIPPR dalam keterangan tertulis, Sabtu (02/07). Mengingat daya persoalan ini cukup kompleks, Achmad menambahkan, instrumen pansus adalah opsi paling relevan dalam menuntaskan polemik ini. "DPR RI harus segera membentuk Pansus (Pansus) Investasi GoTo untuk melakukan pendalaman serta penelusuran yang lebih dalam terkait investasi GoTo," tandas Achmad. Lebih lanjut Achmad mengajak agar seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama mengawal persoalan ini hingga tuntas. "Kami mengajak seluruh masyarakat khususnya yang prihatin terhadap situasi di atas untuk bergabung bersama Panja Rakyat Menggugat Investasi GoTo pada Selasa, 05 Juli 2022. Ayo Kita Satukan Barisan. Rakyat bergerak tolak pembohongan," tegasnya lagi. Achmad mengungkapkan, Panja Rakyat Menggugat Investasi GoTo dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi di Gado-Gado Boplo Cikini Jakarta Pusat dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang punya concern terhadap persoalan tersebut. "(Rencananya-red) Selasa, 05 Juli 2022 Pukul 13.00 s.d selesai. KIPPR akan membedah persoalan itu dengan melakukan sesi diskusi dengan menghadirkan sejumlah Narasumber: 1.Yanuar Rizky (Ekonom) 2.Agustinus Edy (Jurnalis) 3.Piter Abdullah Redjalam (Ekonom) 4.David Fernando Audy (Operating Partner East Ventures). Pengarah Forum: Salamudin Daeng (Peneliti AEPI)," tutup Achmad.

Topik:

DPR

Berita Sebelumnya

Bamsoet Sebut Utusan Golongan akan Menjadikan MPR RI Sebagai Lembaga Perwakilan yang Inklusif

Berita Selanjutnya

Kursi Menpan-RB Masih Kosong, PDIP Bilang Begini

Berita Terkait

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta (Foto: Ist)

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

2 jam yang lalu

Hukum
Logo Badan Karantina Pertanian (Barantan) (Foto: Dok MI)

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

5 Oktober 2025 19:54 WIB

Politik
Illustrasi Makan Bergizi Gratis (Foto: Istimewa)

Legislator Usul Perpres MBG Atur Berbagai Hal Krusial: Standar Gizi Hingga Keamanan Pangan

4 Oktober 2025 14:00 WIB

Nasional
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa (Foto: Istimewa)

DPR Soroti Bandara Kertajati yang Nombok Rp50 M per Tahun: Kita Ingin Berikan Manfaat, Bukan Beban!

4 Oktober 2025 12:43 WIB

Ekonomi
DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang (Foto: Ist)

DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

2 Oktober 2025 14:01 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Ist)

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

2 Oktober 2025 12:02 WIB