Komisi VIII DPR RI: BBM Naik Masyarakat Tercekik, BLT Itu Hanya Sementara!
![Adelio Pratama](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/SL4jHdN9D0g7bLGXDlWMtJHvcfiIRRXOMdxoLPXe.jpg )
Adelio Pratama
Diperbarui
19 September 2022 15:42 WIB
![Komisi VIII DPR RI: BBM Naik Masyarakat Tercekik, BLT Itu Hanya Sementara!](https://monitorindonesia.com/2022/09/nur-azizah-wahid.jpg)
Jakarta, MI - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Nur Azizah Tamhid menyatakan bahwa kenaikan dari harga Bahan Bakar Minyak, sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia saat ini, Pemerintah mengambil kas negara sebesar 12,4 triliun buat disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai yang tidak sebanding dengan efek jangka panjangnya.
"Harga BBM naik telah mencekik rakyat kecil. Besaran BLT BBM senilai Rp 600 ribu akan dibagikan kepada 20,65 juta masyarakat Indonesia yang terdaftar dalam DTKS yang diberikan dalam dua tahap dalam rentang 4 bulan. Namun yang menjadi permasalahan, BLT itu hanya bersifat sementara. Dana yang diberikan tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang akan tumbuh," ucapnya kepada wartawan, Senin, (19/9).
Azizah juga menambahkan, dampak yang terjadi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi jenis sollar dan pertalite sangat memberatkan rakyat Indonesia. Serta berdampak pada kebutuhan lainnya sehingga tidak menunjang volume penggunaannya tidak stabil.
"Hal ini tentu mencekik masyarakat kecil. Seperti nelayan di beberapa wilayah yang sudah menggantungkan mata pencaharian yang pas-pasan, mengandalkan subsidi BBM. Dengan kenaikan ini mereka harus berhenti melaut, karena pengeluaran menjadi lebih besar dari pendapatan. Kenaikan harga BBM ini tidak membuat harga ikan juga naik," tuturnya.
Oleh karena itu, sambung Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hal ini menunjukkan penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran. Untuk itu, menurutnya pemerintah perlu segera melakukan koreksi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite hanya dijual kepada masyarakat kurang mampu, pelaku ekonomi kecil dan transportasi umum.
"Pemerintah harus segera melakukan tindakan. Dengan berkurangnya volume BBM bersubsidi namun tepat sasaran, maka BBM bersubsidi tersebut tidak perlu dinaikkan harga jualnya. Hal ini penting, sehingga rakyat kecil dan pelaku usaha kecil tetap dapat membeli BBM dengan harga murah. Dengan demikian juga akan berdampak pada aktivitas ekonomi mereka dapat bangkit lebih kuat," pungkasnya. [Adi]
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![Legislator Minta Pemerintah Jangan Grasah-grusuh Terapkan Pembatasan Subsidi BBM Per 1 September Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Legislator Minta Pemerintah Jangan Grasah-grusuh Terapkan Pembatasan Subsidi BBM Per 1 September
21 Juli 2024 13:38 WIB
Politik
![Komisi VII Minta Luhut Tarik Pernyataannya Soal Pembatasan BBM Bersubsidi Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Komisi VII Minta Luhut Tarik Pernyataannya Soal Pembatasan BBM Bersubsidi
17 Juli 2024 12:25 WIB
Politik
![Pengamat: Luhut Menyebarkan Hoax, Kenapa Tidak Diproses Secara Hukum? Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/luhut-binsar.webp)
Pengamat: Luhut Menyebarkan Hoax, Kenapa Tidak Diproses Secara Hukum?
17 Juli 2024 11:30 WIB
Ekonomi
![Bantah Pembatasan BBM Bersubsidi, Menko Airlangga: Sedang Disiapkan Skenarionya Pengisian BBM di SPBU Pertamina Ciputat (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/c6a00e14-06e9-4959-a3ea-d4aee1e3e285.jpg)
Bantah Pembatasan BBM Bersubsidi, Menko Airlangga: Sedang Disiapkan Skenarionya
16 Juli 2024 20:35 WIB
Ekonomi
![DPR ke Luhut: Masak Hadiah HUT Kemerdekaan RI Berupa Penerapan Pembatasan BBM Bersubsidi! Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto-foto-midhanis.webp)
DPR ke Luhut: Masak Hadiah HUT Kemerdekaan RI Berupa Penerapan Pembatasan BBM Bersubsidi!
16 Juli 2024 13:59 WIB