Pasca Disepakati DPR dan Pemerintah, Pengamat Khawatir Jemaah Haji Mundur Massal, Kenapa?

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 17 Februari 2023 20:01 WIB
Jakarta, MI- Akhirnya Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) menyepakati ongkos haji yang harus dibayar oleh jemaah sebesar Rp 49,8 juta. Hal ini artinya jamaah setelah menyetor Rp25 juta harus menambah melunasi lagi ongkos haji sebesar Rp23,5 juta. Tambahan biaya Rp23,5 juta tersebut adalah syarat wajib bila jamaah haji antrian 2022 dan 2023 mau Haji tahun ini. Ekonom Dan Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, selain Rp23,5 juta tersebut terbilang besar, jangka waktu pelunasan pun terbilang singkat hanya 4 bulan. "Bagi mayoritas jamaah haji 2023, mencari uang Rp23,5 juta dalam waktu 4 bulan sangat berat dan membutuhkan keajaiban," tandas Hidayat dalam keterangannya, Jumat (17/2/23). Hidayat lantas mencontohkan, seorang jemaah haji bernama Marsudi saat diwawancari oleh salah satu televisi swasta nasional. Dimana, Marsudi sangat berkeberatan dengan pelunasan tersebut. Marsudi berniat mengumpulkan anak-anaknya memohon bantuan dari anak dan keluarga besarnya untuk berangkat tahun ini. "Beruntung Pak Masudi punya keluarga, jamaah lain mungkin akan mengurungkan niatnya karena tidak mampu memenuhi pelunasan yang diberi waktu hanya 4 bulan," kata Hidayat. Menurut Hidayat, semestinya pemerintah menetapkan kenaikan haji 1 tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada publik dalam mencari dana pelunasan tersebut. Sebab, jika hanya 4 bulan, jamaah yang mau menjual aset tidak akan cukup waktu mencari pembelinya. Kenaikan yang tinggi Rp23,5 juta dalam jangka waktu 4 bulan, akan diikuti dengan mundurnya jamaah haji tahun ini dalam jumlah signifikan. "Mereka berharap tahun depan saja. Namun harus diingat ongkos haji tahun depan akan lebih tinggi lagi. Ini artinya masyarakat bawah tidak akan pergi haji untuk selamanya. Dana setoran awal Rp25 juta mereka selamanya ada di BPKH yang nyatanya BPKH tidak optimal mengembangkannya," tandas CEO Narasi Institute itu. Diketahui, akhirnya pemerintah dan Komisi VIII DPR RI menyepakati total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sejumlah Rp 90 juta (dibulatkan). Dari angka tersebut, jemaah haji dibebankan langsung senilai Rp49, 8 juta atau sekitar 55,3 persen Sisanya, Rp40, 2 juta atau sekitar 44,7 persennya ditanggung oleh dana nilai manfaat.

Topik:

haji

Berita Sebelumnya

Pengamat Sebut Partai Ummat Salah Kaprah Dukung Anies dengan Politik Identitas

Berita Selanjutnya

Peringatan Bawaslu ke Parpol: Jangan Pakai Politik Identitas

Berita Terkait

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Kejagung Tunggu Laporan Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp 5 T

4 Oktober 2025 15:54 WIB

Hukum
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

MAKI akan Uji Materi soal Pengawas Internal Termasuk Menag ke MK

15 September 2025 08:19 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Foto: Dok MI/Aan

KPK Periksa Direktur PT Diva Mabruro Amaluddin soal Korupsi Kuota Haji Rp1 T

27 Agustus 2025 13:59 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Foto: Dok MI/Aan

Bongkar Korupsi Kuota Haji Rp1 T, KPK Periksa Komisaris PT Ebad Al-Rahman Wisata

27 Agustus 2025 13:54 WIB

Hukum
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief. Foto: Dok MI/Istimewa

KPK Periksa Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief soal Korupsi Kuota Haji Rp 1 T

27 Agustus 2025 13:24 WIB

Nasional
Ilustrasi (Foto: Ist)

Kasus Kuota Haji, Pemberangkatan Jamaah Reguler Terganggu

20 Agustus 2025 08:01 WIB