Suara Rakyat Mulai Tergeser: Gejala Partokrasi

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 3 April 2023 16:18 WIB
Jakarta, MI - Pernyataan Bambang Pacul soal pengesahan RUU Perampasan Aset tergantung ketua umum (ketum) partai politik (parpol) terkesan menomorduakan suara rakyat. Hal itu sebagaimana disampaikan analis politik dari Citra Institute, Efriza kepada Monitor Indonesia, Senin (3/4). "Dampak terbesar adalah perlahan tergesernya suara rakyat," kata Efriza. Dia menambahkan, apa yang telah disampaikan Bambang Pacul itu menandakan bahwa para wakil rakyat hanya mengakomodir kepentingan pimpinan parpol. "Suara konstituennya sendiri, demokrasi itu sendiri menjadi suara partai politik, hadirnya gejala partokrasi atau particracy, maksudnya partai politik kian dominan," terangnya. Selain itu, pimpinan partai politik seakan-akan sangat menguasai ruang dari para legislator di Parlemen, Senayan. Sehingga, kebijakan yang didukung hanya menguntungkan partai politik dan mengabaikan kepentingan masyarakat. "Amat menguasai dalam menentukan keputusan dan kebijakan strategis dengan acap mengabaikan rakyat, konstituennya maupun kebijakan dari sosok Presiden," tandasnya. (ABP)   #Suara Rakyat Mulai Tergeser #Gejala Partokrasi