Pantas RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan, DPR-nya Fokus RUU yang Lain

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 11 Juli 2023 22:57 WIB
Jakarta, MI - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset belum kunjung disahkan oleh DPR. Padahal, Presiden Jokowi sudah mendesak para petinggi pemerintahan untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Kata Ketua DPR RI Puan Maharani, pihaknya saat ini tengah fokus menyelesaikan RUU di komisinya masing-masing. "DPR sedang menfokuskan untuk bisa menyelesaian RUU yang ada di komisi masing-masing, maksmial dua RUU diselesaikan dalam satu tahun," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/7). Komisi III saat ini sedang fokus membahas tiga RUU. Sehingga, jelas politikus PDIP ini, pembahasan RUU tambahan dapat dilakukan jika sudah menyelesaikan maksimal dua RUU. Ketiga RUU yang sedang dibahas di Komisi III, yakni RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi. Seperti diberitkan, DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Perampasan Aset. Surpres itu bahkan diterima Kesekjenan DPR RI pada Kamis, 4 Mei 2023. Sesuai mekanisme, Surpres itu dilaporkan terlebih dahulu dalam rapat paripurna sebelum nantinya dibawa ke dalam rapat pimpinan dan badan musyawarah (Bamus). Presiden Jokowi juga menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopohukam) Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkuham) Yasonna Laoly, Jaksa Agung St Burhanuddin, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk membahas RUU tersebut. (AL) #RUU Perampasan Aset

Topik:

Ruu perampasan aset

Berita Sebelumnya

Nasib Anies Ditolak Mahfud hingga Yenny Wahid

Berita Selanjutnya

Soroti Disahkannya RUU Kesehatan Jadi UU, Benny K Harman: Saya Mencium Aroma Kepentingan Pemodal

Berita Terkait

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Ist)

Komisi III Mulai Pembahasan RUU Perampasan Aset Setelah RKUHAP Dirampungkan

25 September 2025 12:46 WIB

Hukum
Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI sepakat mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. RUU ini diharapkan menjadi senjata hukum untuk memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi, dengan pembahasan yang dipercepat melalui inisiatif DPR.

Pembahasan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Tertutup!

24 September 2025 13:33 WIB

Politik
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bab Hasan. (Foto: dpr.go.id)

Ketua Baleg DPR: Pembahasan RUU Perampasan Aset Dilakukan Terbuka di Komisi III DPR RI

24 September 2025 11:00 WIB

Hukum
Pengunjuk rasa meminta KPK untuk membersihkan dan menangkap koruptor-koruptor pajak, mafia pencucian uang, serta birokrat-birokrat di pemerintahan yang mengkorupsi uang rakyat.

RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas Nasional, Kapan Dibahas?

24 September 2025 08:23 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok/MI)

Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Komisi III DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset

10 September 2025 15:24 WIB

Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI (Foto: Istimewa)

Baleg DPR RI Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Dalam Prolegnas Prioritas 2025

9 September 2025 17:02 WIB