Bripka Mochamad Nuril Huda Dicopot dari Jabatannya, DPR Soroti Gaya Hedonis Istrinya

Rizky Amin

Diperbarui 8 September 2023 23:23 WIB

Bripka Mochamad Nuril Huda Dicopot dari Jabatannya, DPR Soroti Gaya Hedonis Istrinya

Jakarta, MI - Sanksi tegas berupa pencopotan jabatan terhadap anggota Polri di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Bripka Mochamad Nuril Huda, lantaran tindakan istrinya membentak seorang siswi magang yang viral di media sosial dinilai sudah tepat. “Sanksi tegas yang diberikan sudah tepat karena anggota polisi dan seorang Ibu Bhayangkari tidak semestinya melakukan hal tersebut. Tentunya ini juga jadi warning bagi anggota kepolisian lainnya,” ujar anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez, Jum'at (8/9). Sebab, lanjut dai, saksi arogan perempuan bernama Luluk yang berprofesi sebagai seleb Tiktok tersebut direkam oleh suaminya sendiri yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Binmas di Polsek Tiris Polres Probolinggo. “Sebenarnya sangat disayangkan, bertahun-tahun merintis karir di kepolisian tapi harus dicopot dampak perbuatan istrinya, tapi memang hal tersebut penting karena anggota kepolisian punya tanggung jawab moral kepada publik,” ungkapnya. Lebih lanjut dia menilai hal tersebut sebagai bentuk kesalahan etika dari seorang anggota kepolisian yang tidak bisa memberi pemahaman kepada anggota keluarganya. "Bahkan ia turut memfasilitasi dan mendukung aksi istrinya. Baik saat mem-bully seorang siswa, atau ketika menggunakan fasilitas negara. Sangat, sangat tidak terpuji,” ucapnya. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu menyoroti pula gaya hidup hedonis dan gemar pamer kekayaan (flexing) yang dilakukan Luluk, terlebih dengan turut serta memanfaatkan fasilitas negara untuk menunjang gaya hidup hedonnya. "Integritas dan kesahajaan kepolisian adalah fondasi utama dari sebuah sistem penegakan hukum yang kuat dan dapat dipercaya, namun isu penyalahgunaan fasilitas negara dan wewenang oleh oknum polisi dan anggota keluarganya semakin meresahkan dan memprihatinkan," tuturnya, Terkait hal tersebut, Gilang meminta Kapolri untuk senantiasa memberikan tindakan tegas terhadap bawahannya, sekalipun tidak viral dan diketahui oleh publik. Dia menyebut Komisi III DPR RI pun selaku mitra Polri akan terus melakukan pengawasan. “Jadi penindakan terhadap arogansi anggota Polri dan keluarganya jangan menunggu viral dulu baru ditindak. Harus ada langkah antisipatif karena ada regulasinya," katanya. "Berikan penegasan bahwa anggota Polri dan keluarganya tidak boleh bergaya arogan dan menunjukkan gaya hidup mewah karena akan menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada institusi Polri sendiri,” sambungnya. Menurut dia, Polri juga perlu lebih gencar lagi mensosialisasikan aturan larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/30/XI/HUM 3.4/2019/DIVPROPAM tertanggal 15 November 2019. “Tapi untuk kepolisian sudah tegas ada larangan yang dikeluarkan melalui aturan rigid agar anggota polisi dan keluarganya tidak mempertontonkan gaya hidup mewah. Kami di DPR mendorong agar Polri lebih menggalakkan sosialisasi atas aturan ini,” ujarnya. Dia meminta pula Polri untuk melakukan evaluasi internal menyeluruh terhadap anggota Polri guna mengidentifikasi oknum-oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara. Termasuk, lanjut dia, membuat program pelatihan etika bagi semua anggota kepolisian beserta keluarganya dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang integritas dan tanggung jawab polisi sebagai pengayom masyarakat. "Kepolisian adalah institusi harus menjadi teladan dalam mematuhi hukum dan peraturan, dan penyalahgunaan wewenang serta fasilitas negara hanya akan merusak citra Polri," demikian Gilang.

Topik:

Komisi III DPR RI Seleb TikTok Polda Jawa Timur Pamer Harta Bripka Mochamad Nuril Huda Istri Anggota Polri Bentak Siswi Magang Luluk

Bripka Mochamad Nuril Huda Dicopot dari Jabatannya, DPR Soroti Gaya Hedonis Istrinya

Berita Sebelumnya

PPP Berharap Demokrat Gabung Barisan Koalisi PDIP Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Berita Selanjutnya

Demokrat Tegaskan Ogah Diajak CLBK

Berita Terkait

Komisi III DPR Desak Kejagung Usut Pidana di Kasus Eks Kajari Jakbar Hendri Antoro

3 Tahun Lebih Laporan Mandek di Polres Jaktim: Hak Ahli Waris Terancam Hilang, Kerugian Capai Rp 5 Miliar

Komisi III DPR Ungkap Dua Pesan Penting Prabowo di Rapim TNI-Polri, Ini Tugas Berat!

Dugaan Manipulasi Penyelidikan Pembunuhan Supir PO Bus oleh Oknum Kepolisian

Anak Buahnya Terlibat dalam Kasus Pagar Laut, Nusron Wahid Marah Besar, Jatuhkan Sanksi Berat

Imbas Pagar Laut Siluman, 6 Pejabat ATR/BPN Dicopot dari Jabatannya

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K