Kerap Menyerang IKN, Elektoral Anies-Muhaimin Anjlok

Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos, menilai kritikan dan penolakan yang dilakukan oleh pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) terhadap pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) bisa menjadi boomerang bagi pasangan beranonim AMIN itu. 

Seperti diketahui, Anies dalam beberapa kesempatan kerap mempertanyakan apa manfaat IKN buat rakyat. Sedang Cak Imin lain lagi mengatakan, untuk apa IKN dipindahkan ke hutan. Selain itu, salahsatu partai pengusungnya, yakni PKS juga menjadikan IKN sebagai jualan politik "PKS menang, IKN tetap di Jakarta".

"Secara komunikasi politik, menyerang IKN dalam masa kampanye tidak terlalu menguntungkan kubu Anies-Muhaimin. Sebab rakyat yang pro terhadap pemindahan IKN masih lebih banyak ketimbang yang menolak pemindahan IKN," kata Subiran saat dihubungi Monitorindonesia.com, Minggu (10/12).

Kata Subiran, jika tujuan menggiring isu penolakan IKN adalah untuk mendapatkan insentif elektoral untuk pasangan AMIN, justru ini salah alamat. Sebab selama ini yang menolak IKN hanya dari partai oposisi dalam hal ini PKS.

"Nah jika Anies Muhaimin memainkan isu ini, tak akan berdampak elektoral sama sekali. Karena isu ini hanya menyasar pemilih yang memang sudah terafiliasi dengan partai pengusung Anies-Muhaimin maupun relawannya," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Subiran, jika tujuan dari penggiringan isu IKN untuk meraup suara kepada aparatur birokrasi pemerintahan pusat yang tak mau dipindahkan ke Kalimantan Timur, maka ini tidak akan berpengaruh dalam menaikkan elektoral AMIN. 

"Dan secara elektoral jumlahnya tidak seberapa kalau memainkan isu ini untuk tujuan elektoral. Tentu sangat salah alamat," ucapnya. 

"Malah pemilih yang tadinya masih punya potensi untuk memilih Anies-Muhaimin misalnya, mereka yang berada di Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia yang memang pro terhadap IKN karena menginginkan pemerataan pembangunan. Justru akan berbalik dari kubu Anies-Muhaimin," tambahnya. 

Untuk itu, kata Subiran, jika pasangan AMIN ingin menyasar ceruk elektoral untuk menaikkan elektabilitas dengan tagline perubahannya. Semestinya yang diserang adalah evaluasi kebijakan pemerintahan Joko Widodo, apakah rakyat butuh perubahan atau justru butuh keberlanjutan. 

"Seharusnya yang diserang itu adalah evaluasi terhadap kebijakan 9 tahun Jokowi. Tunjukkan bukti dan data yang akurat, logika yang mudah dimengerti publik. Bahwa Indonesia memang butuh perubahan, bukan keberlanjutan," tukasnya. (DI)