Dana Kampanye Anies-Cak Imin Rp 1 M Dipertanyakan, Sewa Jet Pribadi serta Baliho Emang Cukup?

Jakarta, MI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis laporan terkait dana kampanye untuk para calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden 2024.

Mengacu data di portal Sikadeka, dana kampanye berasal dari berbagai sumber, antara lain uang pribadi pasangan calon, dukungan partai politik, sumbangan perseorangan, serta kontribusi dari perusahaan dan badan usaha nonpemerintah.

Dana kampanye pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (Amin) sebesar Rp 1 miliar. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebesar Rp 31,43 miliar. Sementara paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar Rp 23,37 miliar.

Dari tiga paslon itu, Anies-Cak Imin menjadi paslon dengan dana kampanye paling kecil. Namun demikian, hal ini tentunya menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Bagaimana tidak, jika dikalkulasi dengan dana Rp 1 miliar itu apakah mungkin cukup dipakai untuk berkampanye ke 38 provinsi?

Menurut Anggota Advokat Lingkar Nusantara (LISAN), M Fikri Thamrin, menilai dari biaya pesawat jet pribadi dan sewa kantor tim sukses di area Menteng saja sudah cukup tinggi. 

“Bila kita coba hitung secara kasar, biaya sewa kantor mewah di area elite, pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye ke 38 provinsi, serta baliho, apa mungkin cukup dengan hanya Rp1 miliar?” ujar Fikri yang baru saja melaporkan Tim Nasional (Timnas) pasangan Anies-Muhaimin (Amin) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dana awal kampanye itu, Jumat (22/12) kemarin.

Tidak Masuk Akal

Sementara itu, Ketua Umum Lisan Hendarsam Marantoko menyebut dana kampanye timnas AMIN terbilang tidak masuk akal. “Kalau pakai bahasa anak Gen-Z zaman sekarang, sepertinya angka tersebut di luar nurul,” ujar Hendarsam. 

Menurut dia, jika melihat catatan pemilihan Gubernur DKI 2017 lalu saja, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana lebih dari Rp50 miliar. “Sulit dipahami bila dana kampanye untuk tingkat gubernur provinsi jauh lebih tinggi dari kontestasi tertinggi di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakilnya,” bebernya. 

Kendati demikian, Hendarsam juga mengatakan, dana besar saat Pilkada Jakarta pada tahun 2017 lalu memang dana kampanye yang dihabiskan hingga final. Dia pun mempertanyakan mengapa pasangan AMIN tidak transparan dari sejak pelaporan dana awal kepada KPU dan menjelaskan jika dana tersebut akan berkembang ke depannya. 

“Bukannya Anies sendiri yang ketika 2017 menjelaskan pentingnya transparansi dan good governance ketika melaporkan biaya akhir kampanye Pilgub DKI Jakarta? Kami menduga adanya upaya manipulasi data dari pasangan AMIN kepada masyarakat Indonesia,” ungkap dia. 

Hendarsam juga menilai bahwa dana yang seakan rendah ini, seolah-olah menjadi upaya untuk merebut simpati masyarakat. Namun, berpotensi menjadi bumerang bila dibenturkan dengan pentingnya integritas. 

“Kalau dari awal saja sudah tidak transparan, bagaimana nanti ketika sudah menjabat sebagai Presiden. Mari kita cermati sama-sama, agar bangsa ini kelak akan dipimpin oleh seseorang yang berintegritas tinggi dan tidak manipulatif terhadap bangsanya sendiri,” demikian Hendarsam.

Anies Ajak Pendukung Patungan

Anies mengakui, pasangan Amin memang memiliki dana kampanye pas-pasan. Selama ini setiap ada kegiatan kampanye, pendanaan dilakukan secara urunan. "Memang, dimana-mana teman-teman bergerak patungan," kata Anies, usai menghadiri safari Natal yang digagas Timnas Amin, di Golden Leaf Restaurant, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/12).

Ia juga menjelaskan, untuk kebutuhan baliho dan spanduk, pasangan Amin banyak dibantu relawan. "Jadi inilah gerakan rakyat, dan kalau temen-temen perhatikan, ada banyak sekali warga yang menyiapkan spanduk sendiri, menyiapkan baliho sendiri," ungkapnya.

"Itu yang membuat kami makin bersemangat, bahwa ini bukan top down, ini gerakan yang melibatkan seluruh rakyat," imbuhnya. (Wan)