Berbeda dengan Sikap Presiden Jokowi, Menkeu Minta Jajarannya Netral

Jakarta, MI - Berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan pejabat negara boleh berpihak, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, justru meminta seluruh jajarannya untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024.

Hal itu disampaikannya dalam pidato pada Rapat Kerja Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

"Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara," kata Sri Mulyani kepada wartawan, Kamis, (25/1). 

Menurutnya, dalam aturan bernegara pasti ada undang-undang yang mengatur soal tata krama, karena itu ia meminta agar para jajarannya bisa menunjukkan sikap tersebut.

"Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh tata krama," ujarnya.

Sebelumnya, presiden Jokowi menyampaikan, bahwa menjelang hari pemungutan suara presiden boleh memihak dan berkampanye untuk paslon tertent. Tetapi, kata dia tak boleh menggunakan fasilitas negara.

"Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).

"Presiden itu boleh memihak juga boleh, tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing," jelas Jokowi. (DI)