Tolak Usulan Politik Uang, Fahri Hamzah Minta Seluruh Parpol Lakukan Pembenahan
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah (Foto: MI/Dhanis) Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wakil-ketua-umum-partai-gelora-fahri-hamzah-foto-midhanis.webp)
Jakarta, MI - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, menyebut gagasan untuk melegalkan money politic atau politik uang merupakan tanda bahwa partai politik telah kehilangan akal untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilu.
Kata Fahri, partainya menolak dengan tegas usulan money politic yang dilontarkan oleh salahsatu kader partai penguasa parlemen.
"Pengakuan partai terbesar dari Komisi II DPR bahwa money politic telah menjadi budaya dalam pemilu kita, artinya partai politik telah kehilangan akal dalam mengatasi kecurangan," kata Fahri kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).
Fahri menegaskan dengan adanya usulan tersebut, maka semakin jelas bahwa selama ini ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.
"Sekarang kita mengerti tentang maling teriak maling. Seolah pilpres yang curang padahal pileg-lah yang curang," tukas Fahri.
Bekas pimpinan DPR itu juga meminta, kepada seluruh partai politik untuk membenahi masalah tersebut agar demokrasi berjalan sehat.
Sebab, lanjut Fahri, kerusakan sebuah negara demokrasi, bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya, apalagi yang masuk dalam lingkaran kekuasaan.
"Untuk itu, mendesak segera dilakukan pembenahan agar parpol dan sistem demokrasinya sehat," tutupnya.
Sebelumnya, diketahui politikus PDI Perjuangan Hugua mengusulkan pelegalan praktik money politic. Sebab menurutnya setiap pemilu money politic merupakan keniscayaan yang pasti terjadi dan tak bisa dihindari.
"Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politics ini keniscayaan," kata Hugua saat rapat kerja dengan KPU di Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Kata Hugua, jika money politic dilegalkan, maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal lebih mudah mengawasi praktik politik uang dalam batasan tertentu.
"Kalau tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus, yang akan (menjadi) pemenang ke depan adalah para saudagar," jelas Hugua.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Komisi VII Minta Pemerintah Kaji Ulang Subsidi BBM Karena Dianggap Menguras APBN Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sugeng.webp)
Komisi VII Minta Pemerintah Kaji Ulang Subsidi BBM Karena Dianggap Menguras APBN
7 jam yang lalu
![Pusat Data Nasional Dibobol, Waka Komisi III Geram: Sangat Fatal dan Memalukan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wakil-ketua-komisi-iii-dpr-ri-ahmad-sahroni-foto-ist.webp)
Pusat Data Nasional Dibobol, Waka Komisi III Geram: Sangat Fatal dan Memalukan
14 jam yang lalu
![Sejalan dengan Jokowi, Komisi III Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wakil-ketua-komisi-iii-dpr-ri-ahmad-sahroni-foto-midhanis.jpg)
Sejalan dengan Jokowi, Komisi III Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Covid-19
28 Juni 2024 21:40 WIB