PDIP Dapat Bocoran Soal Alasan Jokowi Reshuffle Menkum HAM untuk Sandera Partai Politik

Jakarta, MI - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus, mengaku bahwa dirinya mendengar kabar angin soal alasan reshuffle Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Kata Deddy, ada kabar yang menyebut bahwa Jokowi ingin membuat partai politik yang tak bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) agar dapat tunduk dan patuh. 

"Ada lagi alasan yang saya dengar bahwa pergantian itu yang pergantian itu juga untuk memastikan partai-partai yang tidak berada di dalam Koalisi Indonesia Maju itu tunduk dan manut pada kekuasaan," kata Deddy dalam keterangan videonya, dikutip Sabtu (24/8/2024). 

Pasalnya kata Deddy, sekarang ini banyak partai-partai politik yang menggelar Kongres ataupun Muktamar untuk menentukan kepengurusannya pada periode 2024-2029.

Sehingga dapat disahkan atau tidaknya partai-partai tersebut menggelar Kongres ataupun Muktamar berada dalam keputusan Menkum HAM. 

"Karena apa? Partai-partai ini akan melakukan Kongres Munas maupun Muktamar untuk memilih pengurus baru periode 2024-2029," ujarnya. 

"Nah, itu, mereka itu sah atau tidaknya partai-partai itu ditentukan oleh keputusan di Menteri Hukum dan HAM," lanjutnya. 

Sehingga kata dia, jika ada partai politik yang tak menurut kepada Jokowi, maka akan terancam tak dapat mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024.

"Jadi kalau mereka gak manut bisa-bisa tidak ikutan Pilkada, kan gitu. Atau jadi nggak sah, sehingga gampang diambil alih orang, dengan begitu mereka terpaksa mau tunduk pada apa yang diinginkan oleh kekuasaan terutama oleh Pak Jokowi tentunya," pungkas Deddy.