Wacana Penambahan Kursi Kementerian Bukti Lemahnya Kepemimpinan Prabowo Dihadapan Koalisi

Jakarta, MI - Wacana penambahan jumlah kursi Kementerian pada kabinet Prabowo-Gibran dari 34 menjadi 40 kursi Kementerian terus menjadi sorotan publik dan dinilai sebagai politik bagi-bagi kekuasaan. 

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai penambahan jumlah Kementerian pada pemerintahan mendatang hanya akan memperlambat proses pengambilan keputusan. 

"Penambahan anggota kabinet berpeluang menambah birokrasi pemerintahan yang akan berujung pada makin panjangnya birokrasi pengambilan keputusan," kata Ray kepada Monitorindonesia.com Jumat (10/5/2024). 

Selain itu, dengan munculnya wacana tersebut ke permukaan telah menggugurkan narasi Prabowo tak bisa diintervensi oleh siapapun. 

"Hal ini sekaligus sinyal bagi lemahnya posisi pak Prabowo di hadapan teman-teman koalisinya," ucapnya. 

Kata Ray, ini juga menjadi bukti lemahnya Prabowo-Gibran dalam mengatasi konflik kepentingan di dalam koalisi Indonesia maju terhadap pembagian kekuasaan, dalam hal ini kursi Kementerian. 

"Lemah juga dalam menangani konflik-konflik kepentingan yang nisacaya akan selalu hadir dalam pemerintahan. Sinyal bagi lemahnya manajemen konflik di dalam kepemimpinan pak Prabowo-Gibran," ujarnya. 

Lebit lanjut, Ray menilai, Prabowo terlalu lemah dalam mengelola dan menghadapi segala tuntutan para mitra koalisi yang mendukungnya pada Pilpres 2024 kemarin. 

"Rencana ini sekaligus memperlihatkan dua kelemahan kepemimpinan pak Prabowo, pertama Kelemahan dalam mengelola dan menghadapi tuntutan koalisi," tuturnya. 

Selanjutnya, Prabowo juga dikatakan lemah dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien karena tak berdaya menghadapi tekanan para koalisinya. 

"Kedua, kelemahan dalam visi membangun pemerintahan yang efektif dan efisien," pungkasnya.