Komisi V DPR Duga Kemenhub Lakukan Pembiaran Adanya "Bandara Siluman" IMIP

Jakarta, MI - Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi menduga, Kementerian Perhubungan melakukan pembiaran terkait "bandara siluman", yakni Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Menurutnya, semua bandara yang ada di Indonesia dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura. 

"Bandara IMIP beroperasi tanpa ada aparat dari kita. Kalau bandara yang ada selama ini dikelola oleh Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan. Makanya saya heran, kok gak masuk akal ya kalau mereka gak tahu kalau ada pesawat yang take off dan landing disitu, gak masuk akal. Saya agak bingung kalau Kemehub mengatakan, misalnya mereka tidak tahu ada bandara tersebut. Logika saya mereka (Kemenhub) tahu tapi dilakukan pembiaran. Tapi kalau Kemenhub bilang tidak tahu, menurut saya itu aneh, kalau mereka bilang mereka tahu, kenapa dibiarkan," kata Mori Hanafi saat dihubungi oleh monitorindonesia.com, Kamis (27/11).

Mori Hanafi mengatakan, keberadaan pesawat yang mendarat di IMIP tanpa izin tentunya  membahayakan bagi Indonesia.

"Apalagi bandara IMIP ternyata dari pernyataan Menteri Pertahanan dipakai untuk penerbangan internasional. Oh ini lebih gila lagi dong. Berarti ada orang yang datang ke Indonesia tanpa stempel paspor. Bayangkan orang datang ke Morowali, masuk ke negara kita, kita gak tahu, tidak tercatat. Kalau mereka kemudian pergi lagi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, lebih gila lagi," kata politisi Partai Nasdem itu.

Ia menambahkan, semua bandara yang ada di Indonesia selalu ada radar atau airnav. Itu semua dikelola oleh negara. Airnav berfungsi sebagai flight plan atau rencana penerbangan, misalnya dari Jakarta ke Manokwari, ada rencananya, masalah ketinggian diatur juga, rencana terbang itu dikirim ke Airnav pusat dan ada izin lagi. 

"Kalau tidak ada izin, waduh sangat berbahaya itu, bahaya betul. Ada pesawat yang terbang tapi kita tidak tahu darimana kemana, siapa yang menerbangkan kita tidak tahu. Logikanya selama ini, pasti Airnav tahu ada pesawat yang dari Surabaya ke bandara IMIP, pasti tahu karena diruang udara kita itu ada 2 radar, yang dikuasai oleh Angkatan Udara dan Airnav," katanya.

"Tambah lagi potensi kerugian negara dari custom atau bea cukai. Ini bukan soal barang yang masuk, tapi kalau ada barang-barang berbahaya yang masuk ke Indonesia melalui bandara IMIP, yang mengancam keamanan negara, bisa segala barang mereka bawa karena tidak ada custom," tambahnya.

Politisi dari daerah pemilihan NTB I itu menyebutkan, dulu banyak orang Cina datang ke Indonesia melalui bandara Soekarno Hatta. Tapi, sejak adanya "bandara siluman" tersebut, tidak lagi ditemukan warga negara Cina yang berbondong-bondong masuk melalui bandara resmi.

"Menjadi aneh ketika tiba-tiba tidak pernah ada lagi orang Cina masuk Indonesia melalui Jakarta dan Surabaya. Indikasinya mereka langsung terbang ke bandara IMIP karena penerbangan internasional," ungkapnya.

Namun demikian, Komisi V DPR RI akan memanggil Menteri Perhubungan dan pihak-pihak terkait untuk dimintai penjelasan tentang keberadaan "bandara siluman" pada tanggal 2 Desember mendatang.

"Kita masih menunggu penjelasan Kemenhub tanggal 2 Desember 2025. Tentu ini baru pendapat saya dan tidak berspekulasi," kata Mori.