Berita UT Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Gubernur Malut, Sherly Tjoanda (Foto: Dok MI)

Janji Birokrasi Bersih Sherly Tjoanda Dibuktikan lewat SPBE

30 September 2025 02:36 WIB | Nusantara

Tim Penyidik Pidsus Kejati Sumut melakukan penggeledahan (Foto: Dok MI/Ist)

Kejati Sumut Periksa 70 Saksi Korupsi Jual Aset PTPN I

30 September 2025 02:30 WIB | Hukum

Bobby Nasution (Foto: Dok MI)
Gubernur Malut Sherly Tjoanda bersama Kepala LKPP Sarah Sadiqa saat pertemuan di kantor LKPP, Jakarta, Jumat 18 September 2025. (Foto: Istimewa).

PUPR Malut Siapkan Agenda Pengadaan Baru

29 September 2025 17:29 WIB | Nusantara

Suasana reses Rahmawati Muhammad di Kelurahan Soadara, masyarakat menyampaikan keluhan mulai dari pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur. (Foto: Dok/Jainal Adaran).

Rahmawati Serap Aspirasi Warga Tidore

29 September 2025 17:23 WIB | Nusantara

Mirah Midadan Fahmi (Dok. MI)
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Malut (Foto: Dok/Jainal).
Plt Kadis PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar (Foto: Dok MI).

Kinerja PUPR Malut Mengecewakan

27 September 2025 17:56 WIB | Nusantara

Starbucks Tutup Ratusan Gerai dan PHK Ribuan Karyawan (Foto: Ist)
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, lewat penyidik pada Asisten Pidana Khusus melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, masing-masing atas nama inisial tersangka HAP dan tersangka BS (Foto: Dok MI/Penkum Kejati Sumut)
Raja Juli (kiri) dan Siti Nurbaya Bakar (kanan) (Foto: Kolase MI)
Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto (Foto: Istimewa)
Spanduk besar bertuliskan desakan kepada KPK RI agar memeriksa dan menetapkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut saat aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/9/2025) (Foto: Dok MI/Aan)
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri kegiatan koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diundang KPK guna membahas koordinasi dan kolaborasi penguatan hubungan antara lembaga antirasuah tersebut dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi, penyusunan anggaran, dan optimalisasi anggaran daerah.