Tak Laporkan Sumber Dana, Bawaslu Bakal Proses Lembaga Survey

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 29 November 2022 18:27 WIB
Jakarta, MI - Komisioner Bawaslu RI Lolly Suhenty menegaskan, bakal memproses lembaga survei terakreditasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak melaporkan sumber dananya. Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan bahwa lembaga survei wajib melaporkan sumber dananya kepada Bawaslu. Pada Pasal 23 dinyatakan bahwa masyarakat dapat melapor ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan survei. Sehingga, lembaga survey tidak lagi bebas melakukan survei sesuai pesanan politik. Menutut Lolly, lembaga survey tak melaporkan pendananya jelas merupakan pelanggaran terhadap norma peraturan. "Jadi itu (tidak malaporkan pendanaanya masuk dalam kategori pelanggaran etik. Itu akan diproses Bawaslu," ujar Lolly kepada wartawan, Selasa (29/11). Ditegaskan Lolly, saat mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi, lembaga survey harus membuat surat pernyataan bersedia menyatakan sumber dananya ke KPU. Dalam Pasal 23 dinyatakan bahwa masyarakat dapat melapor ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan survei. Bawaslu juga dapat memberikan rekomendasi jika memang ditemukan pelanggaran etik oleh Lembaga Survey. Ada dua bentuk sanksi yaitu peringatan dan dicabut sertifikatnya. [Lin]  

Topik:

Bawaslu lembaga Survey

Berita Sebelumnya

Anak Buah Surya Darmadi Bongkar Perputaran Uang di PT Duta Palma Group

Berita Selanjutnya

Kabareskrim Klaim Belum Pernah Diperiksa Ferdy Sambo: Saya Belum Lupa Ingatan!

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB