Audiensi ke Bawaslu, PKS Sampaikan Persoalan DPS Pemilu 2024

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 20 Juni 2023 14:54 WIB
Jakarta, MI - Bawaslu RI menerima keluhan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait persoalan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan berdasarkan penuturan KPU, nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) tidak bisa diberikan kepada Bawaslu atau partai politik. Alasan dari KPU, kata Bagja, hal itu merupakan data pribadi yang rawan, bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu. "Sepertinya KPU agak tertutup. Contohnya, ketika kami melakukan tugas dan untuk akses Sistem Informasi Pencalonan atau Silon kami hanya diberikan waktu lima belas menit saja," katanya saat menerima audiensi dari PKS di gedung Bawaslu, Jakarta Senin, (19/6/2023). Sehingga Bawaslu tidak tahu calon legislatif (Caleg) bermasalah atau tidak. Kami harap persoalan ini tidak akan terjadi lagi ke depan,” ucapnya menambahkan. Sebelumnya, Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi menjelaskan kehadirannya ke Bawaslu ingin berkonsultasi terkait persoalan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024. Pihaknya, kata dia, tidak mendapatkan salinan lengkap data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dari KPU. “Saya harap audiensi ini bisa menghasilkan sebuah solusi yang tepat. PKS ingin kehidupan demokrasi di Indonesia lebih baik dan transparan. Ini demi kebaikan bersama,” ungkapnya. Sebagai informasi, audiensi tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Teknis La Bayoni dan Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Yusti Erlina. Sementara dari pihak PKS dihadiri oleh Sekjen Aboe Bakar Al-Habsyi didampingi Wasekjen Muhammad Arfian dan Zainuddin Paru beserta jajaran.       #Audiensi ke Bawaslu #PKS Sampaikan Persoalan DPS Pemilu 2024

Topik:

PKS Bawaslu DPS

Berita Sebelumnya

Koalisi Masyarakat Indonesia Antikorupsi Minta Bawaslu Desak KPU untuk Kembali Mengatur LPSDK

Berita Selanjutnya

Bawaslu Imbau Calon Peserta Pemilu Ikuti Aturan Kampanye di Media

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi IV Slamet (Dok. MI)

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

20 September 2025 15:32 WIB

Ekonomi
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

Kasus Cesium-137 di Udang Beku: DPR Minta Pemerintah Jaga Industri Udang Nasional

25 Agustus 2025 08:30 WIB

Politik
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

MPR Soroti Anggaran Pangan 2026: Minimal 10 Persen APBN, Bukan Rp164 Triliun

20 Agustus 2025 15:14 WIB

Ekonomi
Amin Ak (Dok. MI)

DPR Minta BI Perkuat Keamanan Data Sebelum Payment ID Resmi Diluncurkan

13 Agustus 2025 17:48 WIB

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Politik
PKS mendorong agar RUU Pemilu dirampungkan pada tahun 2025 (Foto: Repro)

PKS Desak RUU Pemilu Tuntas Tahun Ini

7 Juni 2025 22:06 WIB