Audiensi ke Bawaslu, PKS Sampaikan Persoalan DPS Pemilu 2024
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui
20 Juni 2023 14:54 WIB
Jakarta, MI - Bawaslu RI menerima keluhan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait persoalan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan berdasarkan penuturan KPU, nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) tidak bisa diberikan kepada Bawaslu atau partai politik.
Alasan dari KPU, kata Bagja, hal itu merupakan data pribadi yang rawan, bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu. "Sepertinya KPU agak tertutup. Contohnya, ketika kami melakukan tugas dan untuk akses Sistem Informasi Pencalonan atau Silon kami hanya diberikan waktu lima belas menit saja," katanya saat menerima audiensi dari PKS di gedung Bawaslu, Jakarta Senin, (19/6/2023).
Sehingga Bawaslu tidak tahu calon legislatif (Caleg) bermasalah atau tidak. Kami harap persoalan ini tidak akan terjadi lagi ke depan,” ucapnya menambahkan.
Sebelumnya, Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi menjelaskan kehadirannya ke Bawaslu ingin berkonsultasi terkait persoalan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024. Pihaknya, kata dia, tidak mendapatkan salinan lengkap data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dari KPU.
“Saya harap audiensi ini bisa menghasilkan sebuah solusi yang tepat. PKS ingin kehidupan demokrasi di Indonesia lebih baik dan transparan. Ini demi kebaikan bersama,” ungkapnya.
Sebagai informasi, audiensi tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Teknis La Bayoni dan Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Yusti Erlina. Sementara dari pihak PKS dihadiri oleh Sekjen Aboe Bakar Al-Habsyi didampingi Wasekjen Muhammad Arfian dan Zainuddin Paru beserta jajaran.
#Audiensi ke Bawaslu #PKS Sampaikan Persoalan DPS Pemilu 2024
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
Herwyn JH Malonda Kenalkan Tujuan dan Sasaran Strategis Bawaslu kepada Publik
14 jam yang lalu
Politik
Bawaslu Awasi Langsung Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 Pasca Putusan MK
29 Juli 2024 10:40 WIB
Politik
Bawaslu Temukan 3 Catatan dalam Pengawasan Coklit Pemilihan Serentak 2024
28 Juli 2024 10:49 WIB
Politik
Gelar Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Ajak Nelayan Pangandaran Ikut Awasi Pilkada 2024 Bersama-sama
27 Juli 2024 10:49 WIB
Politik
PKS Beri Rekomendasi kepada 5 Cakada dari Indonesia Timur di Pilkada Serentak 2024
26 Juli 2024 15:28 WIB
Politik
Rahmat Bagja Minta Jajaran Bawaslu Daerah Kompak Bersinergi di Pilkada 2024
26 Juli 2024 12:09 WIB