Bawaslu Luncurkan IKP Tematik, Soroti Kerawanan Politik Uang

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 13 Agustus 2023 17:23 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik khususnya terhadap politik uang. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyampaikan, peluncurkan ini hasil dari pemetaan yang dilakukan jajaran Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dia menyampaikan, IKP Tematik ini lebih menyoroti permasalahan pada politik uang jelang Pemilu 2024. Dia mengatakan, diketahui bahwa makin banyak modus dilakukan dalam potensi kerawanan terhadap politik uang ini. "Regulasi tidak mengalami perubahan yang berarti, tetapi modus operandi terhadap berbagai potensi kerawanan itu semakin beragam," katanya di Bandung dalam acara peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Isu Strategis Politik Uang, Minggu (13/8). Berdasarkan pemetaan tersebut, provinsi paling rawan dengan isu politik uang adalah Maluku Utara sebesar. Adapun empat provinsi di bawahnya adalah Lampung sebesar 55,56, Jawa Barat sebesar 50, Banten sebesar 44,44, dan Sulawesi Utara 38,89. Dillihat dari Pemilu 2019 lalu, Lolly mengungkapkan terdapat tiga modus politik uang yang biasa dilakukan diantaranya memberi langsung, memberi barang, memberi janji terhadap konsisten atau pemilih. Dia juga sangat menyesali dengan adanya tindakan politik uang ini. Dia mengatakan, keberlangsungan bangsa ini hanya dihargai sebesar Rp 20 ribu hingga Rp 200 ribu. Padahal, Pemilu ini menyangkut dengan masa depan bangsa. "Yang nominalnya Rp 20 ribu sampai Rp 200 ribu. Murah ya? Padahal buat masa depan Indonesia," tandasnya. (ABP)       #Bawaslu Luncurkan IKP Tematik #Kerawanan Politik Uang      

Topik:

Bawaslu Politik Uang IKP Tematik Kerawanan Politik Uang

Berita Sebelumnya

Didukung PAN dan Golkar, Ini Tekad Prabowo di 2024

Berita Selanjutnya

Luhut MP Pangaribuan Tegaskan Penasihat Hukum Selain Advokat Tidak Dibenarkan

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB