Rugi Rp 26 Triliun, Koperasi Nakal Wajib Diusut Tuntas

Adelio Pratama

Diperbarui 29 Desember 2022 13:53 WIB

Jakarta, MI - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menegaskan bahwa 8 koperasi yang bermasalah hingga merugikan negara Rp 26 triliun wajib diusut tuntas dan tidak bisa dilindungi dengan dalih peraturan tidak memada. 8 Koperasi bermasalah itu adalah KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. "Manipulasi dan kejahatan keuangan berkedok koperasi yang mengakibatkan kerugian Rp26 triliun wajib diusut tuntas dan yang bersalah wajib dihukum, tidak bisa dilindungi dengan dalih peraturan tidak memadai. Pelanggaran izin operasional merupakan kejahatan!," tegas Anthony Budiawan, Kamis (29/12) Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengaku kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa sejumlah koperasi simpan pinjam (KSP). Teten menyebutkan akibat sejumlah KSP bermasalah, total kerugiannya ditaksir mencapai Rp26 triliun, lebih besar dari kerugian negara di Jiwasraya yang mencapai Rp16,8 triliun. Menurut Teten, dalam menyelesaikan masalah KSP, tidak ada mekanisme penyelesaiannya, Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, Kemenkop UKM tidak punya kewenangan pengawasan. "Harus diakui kami kesulitan untuk menyelesaikan, memitigasi koperasi yang bermasalah itu. Karena tidak ada mekanisme penyelesaian koperasi bermasalah, seperti halnya mekanisme penyelesaian masalah sektor keuangan lainnya seperti perbankan," kata Teten dalam acara Refleksi 2022 dan Outlook 2023 Kemenkop UKM di Jakarta, Senin (26/12). "Pengawasan koperasi itu ada di dalam koperasi itu sendiri. Jadi koperasi itu meregulasi sendiri, dan mengawasi sendiri," tambahnya. Teten menjelaskan bahwa tidak ada solusi jangka pendek untuk menuntaskan masalah koperasi. Dirinya sudah coba membujuk koperasi-koperasi lain yang sehat untuk ikut menyelesaikan, tapi tidak ada yang mau. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga sudah mencari investor baru untuk masuk mendanai koperasi, namun tidak ada yang menyanggupi. "Yang kita tawarkan adalah solusi jangka menengah dan panjang, yaitu dengan mendorong perbaikan dan penguatan regulasi perkoperasian," katanya. Saat ini, pihaknya terus melakukan inovasi kelembagaan dan pengembangan ekosistem dalam usaha koperasi melalui regulasi RUU perkoperasian. Progresnnya sudah terbentuk kelompok kerja untuk membahas legal drafting dan naskah akademik.

Topik:

Kemenkop UKM koperasi

Rugi Rp 26 Triliun, Koperasi Nakal Wajib Diusut Tuntas

Berita Sebelumnya

Jokowi Larang Penjualan Rokok Ketengan, Demokrat: Pukulan Besar Bagi Kaum Miskin oleh Rezim

Berita Selanjutnya

Jokowi Keluarkan Perppu Cipta Kerja, Ini Alasannya

Berita Terkait

Temuan BPK Belum Diselesaikan, Dana Rp 350 T untuk Koperasi Merah Putih Berisiko Bebani APBN

Koperasi Desa Merah Putih: Jual LPG, Sembako hingga Buka Klinik

70 Ribu Koperasi Merah Putih akan Beroperasi Juli

Koperasi di 70 Ribu Desa Siap Dibangun, Ini Sumber Dananya!

UMKM dan Koperasi Kini Bisa Terjun ke Dunia Tambang

Budi Arie Beberkan 8 Koperasi Bermasalah yang Kini Diawasi Satgas

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K