Tidak Transparan! Roy Suryo Desak Audit Anggaran Sirekap KPU

Jakarta, MI - Pakar telematik, Roy Suryo, mendesak audit anggaran terhadap pengadaan aplikasi Sistem Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Roy Suryo menilai ada ketidaktransparasian.

"Ketika saya mempertanyakan soal anggaran yg digunakan untuk proyek Sirekap yang merupakan bagian dari nilai keseluruhan proyek Pemilu 2024 sebesar Rp 71 triliun saja, data khusus untuk Sirekap ini simpang-siur informasinya," kata Roy Suryo dalam keterangannya, Senin (19/2).

"Tampak sekali terjadi ketidaktransparasian, bahkan ketika didesak oleh media secara detail, KPU dengan segala cara berusaha menghindarinya," sambungnya.

Salah satu media nasional pun sempat menulis bahwa anggaran Sirekap ini mencapai Rp 2,5 miliar dan pemeliharaannya sampai hampir Rp 1 miliar, tepatnya 900 juta. "Fakta ini sangat aneh dan tidak masuk akal, karena terbukti bahwa server datanya berada di luar negeri, namun anggarannya sangat fantastis untuk sekedar sewa hosting".

"Dan bahkan secara hukum sudah mempertaruhkan rahasia data masyarakat di luar negeri tersebut. Ini layak disebut sebagai kelebihan Sirekap yang keempat, yakni lebih tidak transparan," sambungnya.

Dengan demikian, tegas dia, memang sangat layak bahwa selain audit sistem atau teknis, Sirekap KPU ini harus dilakukan juga audit investigatif keuangan atau anggarannya. "Karena meski yang digunakan adalah hasil manual, namun Sirekap sudah menghabiskan anggaran yang sangat besar dan itu semua adalah uang rakyat," ungkap Roy Suryo.

Di sisi lain, Roy Suryo juga mempertanyakan sertifikasi Sirekap. Bahkan, dia juga bingung kenapa sistem keamanan siber Sirekap berada di luar negeri bukan di Indonesia.

Padahal, UU Perlindungan Data Pribadi (PHP) sudah disahkan sejak 2022 lalu dan di dalamnya mempersyaratkan penempatan lokasi server data krusial atau obyek vital negara berada di dalam negeri. 

“Sirekap ini terbukti secara teknis bahwa alamat IP-Address 170.33.13.55 yang digunakannya menunjuk kepada Alibaba Singapore E-Commerce Limited, bahkan jelas-jelas tercantum nama Aliyun Cimputing Co.Ltd yang berlokasi tidak di Indonesia melainkan di Singapura. Bahkan, beberapa rekan sejawat pakar digital juga menemukan koneksi server Sirekap ini dengan lokasi server di China dan Prancis," bebernya.

Hal ini,menurut Roy Suryo, jelas-jelas menunjukkan bahwa Sirekap dinilai sangat terbuka mempertaruhkan sisi keamanan dan marwah data-data masyarakat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Apalagi, klaim dia, server Alibaba.com adalah server komersial yang juga digunakan oleh berbagai data penyewa lainnya dari banyak negara sehingga potensi kebocoran data atau kemacetan jaringan menjadi sangat rawan terbuka. 

Selain itu, Roy juga mengamati aplikasi ini saat mendadak diumumkan ke publik. Sejak Januari 2024 lalu langsung tiba-tiba bisa diunduh di PlayStore tanpa ada pengumuman uji publik dan teknis jauh-jauh hari sebelumnya. 

Maka sangat bisa dipertanyakan bagaimana keakurasian sistem yang berani dipertaruhkan untuk data Pemilu yang sangat krusial dan menyangkut masa depan Indonesia dalam Pemilu 2024. 

“Maka kemarin saya pertanyakan bagaimana soal sertifikasi Sirekap ini. Walau disebut-sebut sudah disertifikasi dari Kemkominfo, namun mengingat integritas dari kementerian yang dipimpin relawan pendukung salah satu paslon ini layak dipertanyakan objektivitasnya, apalagi seharusnya sertifikasi diberikan oleh badan yang lebih kredibel milik negara, misalnya BRIN,” tandas Roy.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari enggan menjawabnya saat ditanya soal anggaran Sirekap yang dikembangkan tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB). 

"Enggak perlu (dijawab) kalau soal itu (anggaran) ya," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (15/2).

Menurut Hasyim, komponen penyusun Sirekap tidak hanya mesin peladen atau server-nya saja, tapi juga meliputi petugas KPPS yang bertugas mengunggah formulir C.HASIL usai proses penghitungan suara rampung dilakukan di TPS masing-masing.

"Meng-cover anggota KPPS yang kita tugasi dua orang, dan seterusnya, termasuk membangun sistemnya, dan seterusnya. Jadi kalau total biaya, ya, komponennya termasuk itu semua. Tapi kalau yang developer tentu saja hanya yang biaya pembangunan dan termasuk biaya server-nya dan segala macamnya," ungkapnya.

Sementara itu, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengungkap, setidaknya ada 70-80 lembar formulir yang difoto oleh petugas KPPS ke Sirekap melalui Sirekap Mobile. 

Jumlah itu tergantung kepesertaan peserta pemilu, khususnya partai politik yang mewakili calon anggota legislatif dalam masing-masing daerah pemilihan.

Adapun pembacaan formulir C.HASIL oleh Sirekap menggunakan metode optical character recognition dan optical marking recognition. "Jadi dia (Sirekap) membaca marking, seperti ditandai yang kayak UMPTN bulat-bulat dan juga character, dibaca hurufnya," tukas Betty. (Aswan)