Emrus Sihombing Sebut Tidak Ada Politisasi dalam Kasus Lukas Enembe

Jakarta, MI - Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas Enembe tidak mengandung politisasi. Pasalnya, kata dia, hal ini sudah menjadi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan tugasnya untuk memberantas korupsi di Indonesia dengan tidak pandang bulu. "Saya tidak melihat politisasi dengan bukti sederhana, KPK sudah melakukan penegakan hukum dengan baik serta harusnya Lukas Enembe harus taat aturan," kata Emrus kepada Monitor Indonesia, Minggu, (2/10). Jika Lukas Enembe sakit, menurut Emrus, seharusnya siap dengan tawaran yang dilakukan KPK kepadanya untuk diperiksa oleh tim dokter khusus dan juga bisa menghadirkan tim dokter dari pihaknya agar hasil pemeriksaan bisa dicocokkan. "Kalau perlu libatkan media untuk meliput itu semuanya. Ini yang terjadi sekarang adalah Lukas Enembe lebih percaya dokter pribadi mereka ketimbang dokter dari KPK padahal kan mereka sama-sama manusia yang mempunyai kekurangan," jelasnya. Oleh karena itu, sambungnya, lebih baik ada kerjasama antara tim dokter KPK dengan tim dokter pribadi Lukas Enembe agar semuanya berjalan dengan baik. "Kolaborasi antara kedua dokter dari pihak KPK dan Lukas Enembe sangat perlu supaya tidak terjadi penilaian publik bahwa melihat kasus ini pada rana politisasi padahal sebenarnya tak ada namanya politisasi di kasus ini," katanya. Emrus kembali menegaskan, bahwa dalam kasus ini tidak ada politisasi karena melihat dari kebijaksanaan Partai Demokrat dalam mengambil keputusan untuk mencopot Lukas Enembe sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua tersebut. "Disini sudah bisa dinilai bahwa Partai Demokrat sendiri berpihak kepada penegakan hukum di Indonesia jadi tak ada upaya politisasi dalam kasus ini," tutupnya. [Adi]