Geledah Kantor PDAM dan Dinas Kominfo Bandung, KPK Amankan Sejumlah Barang Bukti

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 10 Juni 2023 03:35 WIB
Jakarta, MI - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan serangkaian penggeledahan di Bandung, Jawa Barat, pada 8-9 Juni 2023. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi dengan tersangka Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana. Adapun, sejumlah lokasi yang digeledah lembaga antirasuah itu yakni kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bandung, serta rumah pihak-pihak yang tersangkut kasus tersebut. "Benar, tim penyidik KPK pada tanggal 8-9 Juni telah melakukan penggeledahan di Kota Bandung yaitu Kantor PDAM, Kantor Diskominfo, dan beberapa rumah pihak terkait perkara tersebut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (9/6). Ali menerangkan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti beberapa dokumen dan barang bukti elektronik. Barang Bukti selanjutnya disita dan dianalisis untuk kemudian disertakan ke dalam berkas perkara kasus dugaan korupsi tersebut Yana Mulyana dan kawan-kawan. Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh lembaga antirasuah pada Jumat (14/4) malam. Yana kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk Proyek "Bandung Smart City" Tahun Anggaran 2022-2023. "KPK menetapkan enam orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu dini hari (16/4). Selain Yana, KPK menetapkan lima orang lain sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Dadang Darmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny, Manajer PT SMA Andreas Guntoro, dan CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi. Tersangka Yana diduga menerima gratifikasi untuk memenangkan PT CIFO dalam lelang proyek penyediaan jasa internet di Dishub Kota Bandung senilai Rp2,5 miliar. Yana, Dadang, dan Khairul sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, atas perbuatan memberi suap, tersangka Benny, Sony, dan Andreas melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. [LA]

Topik:

KPK Dinas Kominfo Bandung PDAM Bandung

Berita Sebelumnya

Kajari Madiun Dicopot Diduga Konsumsi Narkoba, Kajati Jatim: Diam-diam Saya Mengutus Anggota...

Berita Selanjutnya

Advokat Senior Singgung Kasus Payment Gateway Denny Indrayana hingga Putusan MK : Bareskrim Polri Harus Bertanggung Jawab!

Berita Terkait

Metropolitan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Tindaklanjuti Usulan Pramono Soal Pembangunan RS di Lahan Sumber Waras

5 menit yang lalu

Hukum
PT Pembangunan Perumahan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Manager Proyek Jayapura & Kendari Diperiksa KPK soal Korupsi PT PP Rp 80 Miliar

14 menit yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Usut Korupsi PT PP Rp 80 M, KPK Periksa Manager Proyek PSPP Portsite Darmawan Surya

16 menit yang lalu

Hukum
PT Pembangunan Perumahan (Foto: Dok MI/Ist)

KPK Periksa Manager Proyek MPP Paket 7 Junaidi Heriyanto soal Korupsi PT PP Rp 80 M

17 menit yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Manager Proyek Sulut-1 Coal FSPP Danang Adi soal Korupsi Proyek Fiktif PT PP

19 menit yang lalu

Metropolitan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Istimewa)

Pramono Konsultasikan Rencana Pembangunan RS Tipe A di Lahan Sumber Waras ke KPK

27 menit yang lalu