Dear KPK, Jangan Salah Gunakan Lembaga untuk Kepentingan Politik Sesaat!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 23 Juni 2023 16:43 WIB
Jakarta, MI - Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas meminta KPK agar tidak menyalahgunakan lembaga untuk kepentingan politik sesaat. Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Denny Indrayana yang menyebut KPK hendak mentersangkakan Anies dalam pusaran kasus Formula E. "Harus objektif dan jangan disalahgunakan untuk kepentingan politik atau bisnis sesaat," kata Busyro, Jum'at (23/6). Busyro juga mendesak pemerintah agar tak mengintervensi sejumlah lembaga penegak hukum dalam kasus Anies Baswedan. Jika pemerintah nekat mengintervensi lembaga penegak hukum, maka sama dengan merusak hakikat Indonesia sebagai negara hukum. "Negara hukum harus berdasarkan demokrasi, dan demokrasi tidak mungkin tanpa kejujuran," ujarnya. Dengan demikian ia berharap KPK tak dijadikan alat politik untuk memukul lawan politik. Busyro menambahkan bahwa dirinya telah mencermati KPK yang seolah dijadikan alat politik untuk kepentingan kelompok tertentu. "Beberapa kasus besar tidak dikembangkan. Contoh, kasus Meikarta hingga reklamasi di Jakarta Utara," pungkasnya. (AL)

Topik:

KPK Anies Baswedan Denny Indrayana formula E

Berita Sebelumnya

Transaksi Pungli di Rutan Rp 4 Miliar, KPK Kejar Pemilik Rekening

Berita Selanjutnya

Soal Dugaan Pelecehan Istri Tahanan, Begini Kata KPK

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Respons KPK soal Puluhan Eks Pegawai Ingin Kembali Bertugas di Lembaga Antirasuah

7 menit yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Siapkan Kontra Memori Banding Lawan Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

52 menit yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

Terkait Korupsi Rita Widyasari, KPK Cari WNA India Sankalp Jaithalia

11 jam yang lalu

Hukum
Mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro, usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024, Selasa (14/10/2025)

Eks Ketua Koperasi Amphuri Ngaku Tak Tahu Pembagian Kuota Haji 2024 juga Tak Kenal Yaqut

17 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Sita 18 Bidang Tanah Terkait Kasus Pemerasan RPTKA di Kemnaker

17 jam yang lalu

Hukum
Arie Prabowo Ariotedjo (Foto: Istimewa)

Mengapa Ayah Eks Menpora Dito Terseret Dugaan Korupsi Anoda Logam dengan Antam?

17 jam yang lalu