Korupsi Dana Bansos Rp 3,65 Triliun, KPK Kapan Periksa Dirut PD Pasar?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 6 November 2023 14:47 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI)
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI)

Jakarta, MI - Perkembangan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) DKI Jakarta Rp 3,56 triliun hingga saat ini belum dikabarkan lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini sempat dihebohkan pada awal tahun 2023 melalui media sosial (Medsos) yakni Twitter (X) Rudi Valinka, yakni @kurawa.

Dia menyebut temuan ini berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung, Jakarta Timur.

Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan dalam menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terdampak Covid-19.

Dengan demikian KPK diminta memeriksa pihak Pasar Jaya dan juga Dinas Sosial DKI Jakarta. "Seharusnya KPK memeriksa pihak Pasar Jaya dan juga Dinas Sosial DKI Jakarta, untuk membuat terang dugaan tersebut," kata pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI)n Kurnia Zakaria kepada Monitorindonesia.com, Senin (6/11).

Tekait hal ini, Sekretaris Perusahaan Perumda Pasar Jaya Muhammad Fachri sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya sebagai penyalur bansos sudah selesai secara penuh sejak tahun 2020, sebagaimana yang ditugaskan Dinas Sosial (dinsos) DKI Jakarta.

"Pasar Jaya dalam hal bansos sudah menuntaskan pekerjaannya. Apa yang sudah diamanatkan dinsos untuk penyaluran itu sudah selesai," katanya kepada wartawan, Kamis (19/1) lalu.

Sejak dulu, ia mengatakan bahwa Pasar Jaya memang memiliki stok beras untuk retail, di Pulo Gadung sendiri, ia menyebut ada sebanyak 920 ton stok beras. Hal itu termasuk dengan yang dijadikan bukti sebagai dugaan korupsi bansos pandemi Covid-19. Namun begitu, Fachri menegaskan bahwa semua beras untuk bansos sudah disalurkan dan layak dikonsumsi.

"Pasar Jaya pasti akan menjamin bahwa produk yang dikirim ke masyarakat adalah yang layak dan baik," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari sebelumnya juga mengaku Dinsos DKI memang pernah bekerja sama dengan Pasar Jaya pada 2020. Menurut dia, kontrak dengan Pasar Jaya berakhir pada 31 Desember 2020. 

"Intinya memang kalau kami sih memang pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya. Saya pastikan, kami berkontrak habis 31 Desember 2020,"  ungkapnya di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (13/1) lalu.

Saat disinggung soal timbunan beras bansos di tempat penyimpanan di Pulogadung, Premi mengaku tak tahu. Ia juga mengaku tak mengetahui apakah beras bansos itu disalurkan oleh Perumda Pasar Jaya atau tidak. 

Premi juga menyebut penyaluran bansos tahun 2020 itu telah diawasi sejumlah pihak seperti Inspektorat DKI Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Premi pun menyinggung bahwa dia telah memberi keterangan kepada KPK. Namun, Premi tak merinci kapan dia memberi keterangan kepada KPK atau apa keterangan yang diberikan. "Kan saya juga sudah pernah menjelaskannya di KPK," katanya.

Sebelumnya, akun Twitter @kurawa menulis kronologi dugaan korupsi program bansos Covid-19 yang dilakukan Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako. 

Ia mengatakan, saat itu Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp. 3,65 Triliun, yaitu lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. "Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp. 2,85 Triliun, mengapa?" tulis @kurawa dalam akun Twitternya.

Karena curiga, @kurawa mengaku telah menelusuri gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya dan mendatangi lokasinya yang ada di Pulogadung, Jakarta Timur. Ia tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut.

Namun, @kurawa mengaku menyaksikan 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Ia menyebutkan kondisi beras di gudang itu sudah rusak.

Menurutnya, beras yang rusak itulah yang seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, kata @kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut. (An)