Bila Terpilih jadi Presiden, Ganjar Harus Mampu Bongkar Harta Kekayaan Lingkaran Jokowi

Jakarta, MI - Jika terpilih sebagai Presiden 2024, pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md harus bisa membongkar harta kekayaan lingkaran Joko Widodo (Jokowi). 

Namun perlu digarisbawahi bahwa pejabat negara atau yang ada di lingkaran Jokowi sebenarnya telah melaporkan harta kekayaannya di LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pertanyaannya, apakah mereka jujur?

"Mereka yang di lingkaran Jokowi sesungguhnya telah menyerahkan laporan harta kekayaannya. Tinggal dicek berapa dan apa saja harta kekayaannya," kata ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir bergitu disapa Monitorindonesia.com, Senin (29/1). 

Jika tidak jujur atau bohong sebaiknya, tegas dia, Komisi Pemberantasan Korupsu (KPK) harus melakukan penyelidikan darimana asal usul hartanya itu dibantu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "KPK harus melakukan penyelidikan, hasilnya diumumkan. LHKPN itu kan mengumumkan kekayaan pejabat negara atau juga masing-masing calon presiden," tutur Prof. Mudzakir.

Di lain sisi, Prof Mudzakir menilai bahwa calon presiden mampu memberantas korupsi tidak diukur dari sikap dan perilaku yang saat menjabat. Bisa tegas atau tidak terhadap korupsi, apakah terindikasi korupsi atau tidak. 

Diketahui, bahwa terdapat tiga calon presiden yang akan berlaga di pemilihan presiden 2024 mengungkapkan komitmen dalam penguatan antikorupsi. 

Yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo menyampiakan demikian saat menghadiri kegiatan Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas atau PAKU Integritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (17/1) malam. 

Anies mengatakan koruptor harus dimiskinkan. Dirinya memiliki pikiran untuk mengoptimalisasi LHKPN. Anies menyebut, bila tak melaporkan LHKPN dapat diberi sanksi demosi, reposisi, atau sanksi yang lain. 

Lalu Prabowo mengatakan bahwa penanganan kasus korupsi membutuhkan kebijakan menyeluruh. Salah satu kebijakan yang disinggung Prabowo adalah memberikan efek jera kepada pejabat publik yang tidak jujur dalam menyampaikan LHKPN. Sanksi tersebut merupakan kebijakan yang realistis untuk menekan korupsi karena kurangnya transparansi menjadi celah aksi rasuah itu terjadi.

Sementara Ganjar menyebut sistem whistleblowing sebagai salah satu instrumen penting untuk mendongkrak kepatuhan terhadap LHKPN dan pemberantasan korupsi. Menurut Ganjar, kepatuhan terhadap LHKPN pada akhirnya akan menjadi salah satu instrumen bagi KPK untuk menutup celah dan memberantas tindak pidana korupsi.​​​​

Ganjar menyebut sistem whistleblowing sebagai salah satu instrumen penting untuk mendongkrak kepatuhan terhadap LHKPN dan pemberantasan korupsi. Menurut Ganjar, kepatuhan terhadap LHKPN pada akhirnya akan menjadi salah satu instrumen bagi KPK untuk menutup celah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Lantas bagaimana jika tiga capres itu tak jujur dalam LHPN-nya? Menurut Prof Mudzakir, jika tidak ada kejujuran dalam LHKPN, maka jangan harap pula capres yang terpilih nanti itu dapat memberantas korupsi.

"Jadi jika tidak jujur dalam membuat laporan harga kekayaan dan terindikasi korupsi jangan berharap akan melakukan pemberantasan tipikor dengan baik dan serius. Bahkan justru presiden sebagai 'sumber korupsi'. Calon presiden yang bisa diharapkan bisa berantas korupsi adalah calon nomor satu," tandasnya.

Harta Kekayaan Jokowi dan Pembantunya

Joko Widodo menduduki kursi presiden dua periode. Bila dihitung berdasarkan periode itu, Jokowi telah menyelesaikan periode pertamanya yakni 2014-2019, kemudian hampir usai pada periode ke dua yakni 2019-2024.

Selama menjabat presiden, mantan Wali Kota Solo tersebut tercatat sudah empat kali melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni pada 2014, 2017, 2019 dan 2020. 

Dalam pelaporan tersebut, terjadi kenaikan angka kekayaan Jokowi yang cukup signifikan. Khususnya pada komponen Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) serta Giro dan Setara Kas Lainnya.

Namun perlu diketahui bahwa, dalam menjalankan pemerintah, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dibantu oleh para menterinya yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Kabinet ini terdiri dari 34 menteri, dimana 4 menteri merupakan menteri koordinator dan 30 lainnya merupakan menteri bidang.

Kabinet Indonesia Maju diumumkan pada 23 Oktober 2019 dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Kabinet Indonesia Maju sendiri telah mengalami dua perombakan, yakni pada 23 Desember 2020 dan pada 28 April 2021. Selain itu, terdapat pergantian di luar perombakan yakni pada 7 September 2022 ketika Jokowi melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia.

Pergantian lainnya ialah ketika 3 April 2023, saat Dito Ariotedjo dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Zainudin Amali yang mengundurkan diri dari posisinya untuk fokus menjadi Wakil Ketua Umum PSSI.

Para menteri Presiden Joko Widodo sendiri memang memiliki latar belakang yang beragam. Ada yang berasal dari kalangan politis, militer, profesional, hingga menteri yang juga memiliki latar belakang bisnis. 

Tak heran apabila ada menteri Jokowi yang memiliki jumlah kekayaan fantastis, bahkan melampaui kekayaan dari sang presiden yang menurut LHKPN 2022 sebesar Rp 82,3 miliar.

Lalu siapa saja menteri Jokowi yang memiliki jumlah kekayaan terbesar menurut LHKPN 2022? Dilansir dari berbagai sumber, berikut daftarnya:

1. Sandiaga Salahuddin Uno

Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) tercatat sebagai salah satu Menteri Jokowi yang memiliki latar belakang pebisnis. Sandiaga sendiri tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju setelah perombakan I, menggantikan Wishnutama Kusubandio.

Menurut LHKPN 2022, kekayaan Sandiaga Uno mencapai Rp 10,997 triliun. Angka ini naik dari jumlah kekayaan Sandiaga di tahun sebelumnya sebesar Rp 10,617 triliun.

Harta Sandiaga paling besar dari surat berharga senilai Rp 9,941 triliun. Total harta Sandiaga sebesar Rp 11,611 triliun, dengan hutang sebesar Rp 614,042 miliar, sehingga harta kekayaannya mencapai Rp 10,997 triliun.

2. Sakti Wahyu Trenggono

Sakti Wahyu Trenggono menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung kasus korupsi. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Sakti juga dikenal sebagai salah satu pengusaha lokal yang pertama bermain komputasi awan melalui Indonesian Cloud. Harta kekayaannya pada LHKPN 2022 mencapai Rp 3,041 triliun. Jumlah kekayaan itu naik tipis dari jumlah kekayaan Sakti pada LHKPN sebelumnya sebesar Rp 2,948 triliun.

3. Erick Thohir

Erick Thohir memiliki latar belakang pebisnis. Sebelum menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir ialah pengusaha dan pendiri Mahaka Group.

Erick juga sempat memiliki beberapa klub basket, seperti Satria Muda Pertamina dan klub NBA Philadelphia 76ers. Erick Thohir juga sempat memiliki klub sepak bola Serie-A Inter Milan dan klub MLS DC United.

Jumlah kekayaan Erick Thohir menurut LHKPN 2022 mencapai Rp 2,303 triliun. Angka itu turun sedikit dari jumlah kekayaan Erick yang dilaporkan pada LHKPN 2021 sebesar Rp 2,319 triliun.

4. Prabowo Subianto

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diajak masuk Kabinet Indonesia Maju menjadi Menteri Pertahanan, setelah sebelumnya sempat dua kali menjadi rival dari Presiden Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019.

Selain memiliki latar belakang militer, Prabowo juga dikenal memiliki latar belakang bisnis bersama adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Bisnis Prabowo mencakup sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak pada beragam sektor.

Tak heran apabila Prabowo menjadi salah satu menteri terkaya Jokowi. Data LHKPN 2022 mencatat kekayaan Prabowo mencapai Rp 2,034 triliun. Angka tersebut tidak jauh berbeda dari LHKPN 2021 sebesar Rp 2,032 triliun.

5. Nadiem Makarim

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim juga masuk dalam deretan menteri Jokowi terkaya. Sebelum masuk kabinet, Nadiem merupakan pendiri Gojek, perusahaan transportasi dan penyedia jasa daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara.

Jumlah kekayaan Nadiem sesuai LHKPN 2022 ialah sebesar Rp 4,871 triliun. Angka tersebut naik sekitar 4 kali lipat dari LHKPN 2021 sebesar Rp 1,175 triliun.

6. Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan ialah menteri yang sudah beberapa kali mengisi pos di kabinet Jokowi, termasuk dalam periode pemerintahan sebelumnya saat Jokowi berpasangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Di Kabinet Indonesia Maju, Luhut menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

Selain sebagai jenderal purnawirawan TNI, Luhut juga merintis bisnis di bidang energi dan pertambangan dengan mendirikan PT Toba Sejahtra Group. Anak usaha perusahaannya juga bergerak di sektor minyak dan gas, perkebunan, dan kelistrikan.

Dalam LHKPN 2022, jumlah kekayaan Luhut mencapai Rp 897,656 miliar. Jumlah tersebut naik dari LHKPN 2021 sebesar Rp 716,314 miliar.

7. Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjadi salah satu menteri Jokowi yang memiliki kekayaan fantastis. Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga memiliki latar belakang pengusaha, dan sempat menjadi Presiden Komisaris dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk.

LHKPN Airlangga di tahun 2022 mencapai Rp 454,39 miliar, naik dari LHKPN 2021 sebesar Rp 425,6 miliar.

8. Bahlil Lahadalia

Sempat menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Bahlil Lahadalia masuk Kabinet Indonesia Maju sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada perombakan II April 2021, Bahlil juga dilantik sebagai Menteri Investasi.

Bahlil memiliki kekayaan mencapai Rp 302,467 miliar. Angka ini naik tipis dari LHKPN 2021 sebesar 301,459 miliar.

9. Budi Gunadi Sadikin

Meski tak memiliki latar belakang di dunia medis, Budi Gunadi Sadikin ditunjuk Joko Widodo sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto pada 23 Desember 2020.

Pria yang memiliki latar belakang sebagai bankir ini memiliki kekayaan mencapai Rp 182,415 miliar menurut LHKPN 2022, naik dari LHKPN 2021 sebesar Rp 180,358 miliar.

10. Agus Gumiwang Kartasasmita

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita merupakan anak dari Ginandjar Kartasasmita, menteri di era Presiden Soeharto. Agus Gumiwang Kartasasmita sempat menjabat sebagai Menteri Sosial di tahun 2018-2019, dan dilantik sebagai Menprein pada 23 Oktober 2019.

Agus Gumiwang memiliki kekayaan mencapai Rp 197,281 miliar pada LHKPN 2022, turun tipis dari LHKPN 2021 sebesar Rp 197,466 miliar. (wan)