Bisik-bisik Tetangga NasDem Bakal 'Ditendang' Jokowi, Pengamat: Buntut Usung Anies Nyapres!

Jakarta, MI -  Bisik-bisik tetangga, ada dua menteri yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) yaitu Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian) dan Siti Nurbaya (Menteri KLHK) yang akan ditendang dari koalisi pemerintahan Jokowi. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, perombakan pada Kabinet Indonesia Maju kali ini adalah murni alasan politis. Kata Ujang, hal itu berkaitan dengan manuver Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) pada 3 Oktober silam. "Kemungkinan reshuffle kali ini basisnya politik. Saya melihat reshuffle kali ini adalah persoalan deklarasi Nasdem untuk Anies Baswedan," kata Ujang kepada Monitor Indonesia, Selasa (27/12) Menurut Ujang, reshufle dengan alasan politis tidak lagi memandang kinerja dari menteri tersebut. Artinya tidak ada pengaruh meskipun menteri tersebut memiliki kinerja yang baik namun akan tetap direshufle. Untuk itu Ujang menyimpulkan jika terjadi reshufle pada partai NasDem maka bisa dikata hal itu murni politik imbas dari manuver NasDem mendeklarasikan Anies dan berencana berkoalisi dengan oposisi (Demokrat dan PKS). Sementara posisi NasDem saat ini berada di barisan partai pendukung pemerintah. "Artinya ini pure karena politik, bukan berbasis pada kinerja. Kalau berbasis kinerja ya banyak menteri-menteri yang akan terkena reshuffle karena banyak kinerjanya yang babak belur, biasa-biasa saja, tidak perform," tuturnya. Meskipun menyebut tindakan Jokowi melakukan reshufle kabinet karena alasan politis tidak etis, namun Ujang menyebut itu sudah menjadi bagian dari risiko yang harus ditanggung NasDem. Ujang yakin Surya Paloh telah mempertimbangkan segala risiko sebelum mengambil langkah. "Ketika Nasdem mencalonkan capres yang itu tidak disukai oleh kalangan Istana ya pasti punya risiko tersendiri dalam konteks politik. Dan Nasdem sudah tahu dan paham itu," ungkapnya. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan agar Jokowi bisa meninggalkan warisan yang baik, disisa masa akhir jabatannya sebagai kepala negara. “Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” kata Djarot, Jumat (23/12). Ia mengaku prihatin dengan keputusan Mentan yang kembali mengeluarkan kebijakan impor beras. Padahal, pemerintah semestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba karena itu bakal menyakiti para petani. Oleh karena itu, semua pihak di pemerintah baik itu Kementerian Pertanian, Bulog, maupun Badan Pusat Statistik semestinya membuka data mengenai stok beras di dalam negeri. “Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung, ini semua perlu dievaluasi,” pungkasnya.