Kelangkaan LPG 3 Kg Menambah Beban Rakyat Kecil, Pemerintah Harus Tanggung Jawab!

Jakarta, MI - Kelangkaan LPG 3 Kg dinilai menambah beban masyarakat kecil. Terutama rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada gas bersubsidi.

Dampak Kelangkaan LPG terhadap Rumah Tangga dan Usaha Mikro

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nevi Zuairina kepada wartawan dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).

“Kesulitan mendapatkan LPG membuat mereka harus mencari alternatif yang lebih mahal, sehingga beban ekonomi semakin berat, terutama di sektor ekonomi kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan gas bersubsidi," ujarnya. 

Seruan Legislator untuk Solusi Segera

Nevi meminta pemerintah untuk segera mencari solusi terkait banyaknya keluhan masyarakat karena kelangkaan gas tabung LPG 3 kg. Sebab, jika hal tersebut dibiarkan maka akan berdampak kepada pendapatan masyarakat. 

"Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat," ucapnya. 

BACA JUGA: Politisi PKS Ini Blak-blakan Bongkar Biang Kerok Penyebab Kelangkaan LPG 3 Kg

Penurunan Kuota LPG sebagai Penyebab Kelangkaan

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan, pemerintah tidak bisa sekadar membantah adanya kelangkaan, tetapi harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. 

Menurutnya, salah satu penyebab utama kelangkaan adalah penetapan kuota LPG bersubsidi pada 2025 yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.

Pada 2024, lanjut Nevi, distribusi LPG 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton. 

Pemerintah memang mengklaim adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik 2,1 persen dibanding tahun lalu, namun angka ini tetap lebih kecil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

“Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan energi yang terus meningkat, kebijakan ini berisiko memperburuk kelangkaan di banyak daerah," tegas Legislator asal Sumbar II ini.

Distribusi LPG yang Belum Optimal

Selain kuota yang terbatas, kata Nevi, sistem distribusi yang belum optimal juga menjadi faktor utama permasalahan ini. 

Hingga saat ini, jumlah pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia mencapai sekitar 259.226 unit, tetapi akses masyarakat terhadap pangkalan ini masih terbatas.

Nevi mendapat informasi dari berbagai pihak, banyak warga terpaksa membeli dari pengecer dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), yang semakin menambah beban ekonomi.

Pentingnya Pengawasan dan Langkah Konkret Pemerintah

“Saya menekankan bahwa pemerintah harus segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas. Distribusi LPG 3 kg perlu segera diperbaiki agar tidak terjadi ketimpangan antara pasokan dan permintaan di masyarakat," tegas Nevi.

Karena itu, Nevi meminta pemerintah dan Pertamina dapat memastikan pasokan LPG cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kecil dan usaha mikro, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan yang berkepanjangan.

"Pengawasan terhadap distribusi juga harus diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penimbunan yang menyebabkan lonjakan harga di pasaran," tuturnya.