Tak Terima Kemenperin Dikaitkan dengan Skandal Korupsi Migor, Mukhtarudin: Mengada-ada

Syamsul

Diperbarui 21 April 2022 20:20 WIB

Tak Terima Kemenperin Dikaitkan dengan Skandal Korupsi Migor, Mukhtarudin: Mengada-ada

Jakarta, MI - Anggota DPR RI dari fraksi partai Golkar, Mukhtarudin menegaskan, upaya pihak-pihak tertentu yang mencoba mengkait-kaitkan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng dengan kementerian perindustrian sangat tidak beralasan. Menurutnya, Kemenperin tidak dalam kapasitas mengatur tata kelola dan niaga ekspor-impor minyak goreng. "Tidak ada alasan obyektif untuk memeriksa Kemenperin, korupsi ini kan tejadi di proses hilir bukan di proses produksi," tandas Anggota Komisi VII DPR RI itu kepada wartawan, Kamis (21/04). Mukhatrudin justru mengaku tergelitik jika ada pihak-pihak yang mengkaitkan Kemenperin ikut andil dalam persoalan kebijakan ekspor minyak goreng seperti kasus yang saat ini disidik kejaksaan agung. "Kemenperin tidak ada kewenangan mengatur ekspor, tidak ada relevansinya alias mengada-ada. Apalagi dikaitkan dengan pengaturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO)," jelasnya. Sekali lagi, kata dia mengingatkan, agar semua pihak melihat persoalan hukum yang menimpa dirjen perdagangan luar negeri kementerian perdagangan dipahami secara proporsional, benar dan tepat "Tidak asal mengait-ngaitkan dengan instusi lain yang tidak ada relavansinya," tegasnya. Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari FPKS, Amin Ak meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak hanya berhenti memeriksa Dirjen Daglu Kemendag terkait skandal korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Amin juga menilai, sejumlah Menteri dan pejabat tinggi lainnya seperti Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, secara normatif ikut bertanggungjawab atas terjadinya kolusi dan korupsi minyak goreng ini. "Sudah seyogyanya Kejaksaan Agung memeriksa mereka," tandas Politikus PKS itu dalam keterangan tertulis, Rabu (20/4). (La Aswan)

Topik:

Kemenperin

Tak Terima Kemenperin Dikaitkan dengan Skandal Korupsi Migor, Mukhtarudin: Mengada-ada

Berita Sebelumnya

BPIP Sayangkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Ditolak DPR

Berita Selanjutnya

Prabowo Miliki Sentimen Positif Sebagai Capres di Dunia Maya

Berita Terkait

Kemenperin Terbitkan Aturan Baru, Proses Sertifikasi TKDN Kini Lebih Cepat

Kemenperin: Industri Elektronik Sedang Terpuruk

Produk Bajakan Banjiri RI, Kemenperin Soroti Celah di Permendag 8/2024

Kemenperin Terbitkan 20 Sertifikat TKDN untuk Apple

Industri Terpuruk, Menperin Beberkan Alasan Pabrik Gulung Tikar dan PHK Massal

Kesepakatan Besar! Apple Investasi Rp 2,62 Triliun di Indonesia

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K