Pilkada 2024 Diprediksi sebagai Ajang Berkembangnya Dinasti Politik dan Nepotisme

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 23 Juni 2024 23:15 WIB
Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti (Foto: Ist)
Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti (Foto: Ist)

Jakarta, MI - Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seretak akan digelar pada 27 November mendatang. Kontestasi Pilkada 2024 diperkirakan akan menjadi ajang makin berkembangnya dinasti politik dan nepotisme. 

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, dinasti politik dalam Pilkada 2024 akan merujuk dari peristiwa politik-hukum yang terjadi dalam Pilpres 2024. Ditambah lagi sederet isu soal pengusungan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilkada, seperti Bobby Nasution di Pilkada Sumut dan Kaesang Pangarep.  

"Manuver politik belakangan ini menunjukkan ada daerah-daerah tertentu di Pilkada 2024 yang dikavling oleh dinasti. Dengan begitu nanti keluarga tertentu saja yang memerintah di daerah-daerah tertentu secara terus-menerus," ujar Ray Rangkuti dalam keterangannya yang dikutif pada Minggu (23/6/2024).

Ray khawatir Pemilu dan Pilkada 2024 hanya sekadar untuk melegalisasi nepotisme. Bila pengusungan putra Jokowi, Kaesang Pangarep di ajang Pilkada 2024 terealisasi melalui instrumen kekuasaan yang mengerahkan institusi negara. 

"Seperti realitas politik di Pilpres, yang menghalalkan segala cara untuk kepentingan dinasti politik, Ray bilang realitas yang sama bakal terjadi di Pilkada. Dia bilang bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu terburuk sepanjang sejarah Reformasi, baik dari sisi substantif maupun teknis," katanya.

Dia meyakini politisasi bantuan sosial hingga politik uang, yang dianggap tak terbukti secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kembali terjadi di proses Pilkada 2024. Sebab, menurutnya, sampai kapan pun tidak akan terbukti karena memang buktinya tak konkret dan tak berbentuk fisik.[Lin]

Topik:

Pilkada 2024