Perusahaan Kalla Group dalam Sorotan Jatam: Lolos dari Skandal PLN, Tersangkut di Kasus Ini

Jakarta, MI - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tak berbeda jauh dengan pemilu sebelumnya. Tiga pasangan capres-cawapres dan tim pemenangannya, memiliki afiliasi dengan berbagai macam bisnis, termasuk sektor pertambangan dan energi. 

"Komposisi capres-cawapres dan tim pemenangan yang terafiliasi dengan perusahaan tambang dan energi itu, dapat dipandang sebagai besarnya kepentingan oligarki dalam pemilu 2024," menurut keterangan tertulis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). 

Situasi ini tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2019 lalu, dimana para pelaku bisnis yang sama memiliki relasi, bahkan terlibat langsung sebagai tim pemenangan. 

Sebagaimana situasi pasca Pemilu 2019, Pemilu 2024 tidak akan berdampak pada terurusnya krisis dan masalah warga dan lingkungan akibat ekspansi industri ekstraktif yang terus menumpuk. 

"Harapan masyarakat, terutama di daerah lingkar tambang tampaknya jauh panggang dari api," lanjut Jatam.

Ritual elektoral lima tahunan ini, menurut Jatam, justru menguatkan cengkraman oligarki yang pada akhirnya akan dengan mudah melakukan pembajakan hukum, menjarah kekayaan alam dan sumber-sumber agraria, hingga anggaran publik untuk mempertahankan atau mengekspansi kekayaannya.

Adapun Pilpres 2024 kali ini diikuti tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Anies Rasyid Baswedan Muhaimin Iskandar (AMIN), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud).

Pasangan AMIN diusung oleh Partai NasDem1, PKB2, dan PKS. Sementara  Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat, 
Gelora, Garuda, PSI, dan PBB. 

Lalu, pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan12, Perindo13, PPP14, dan Hanura15.

Di pasangan Anies-Muhaimin, terdapat tujuh orang yang terafiliasi dengan bisnis pertambangan dan energi. Di pasangan Prabowo-Gibran, 
terdapat delapan belas orang, termasuk Prabowo Subianto. 

Sementara di pasangan Ganjar-Mahfud, sebanyak tujuh orang. 

Deretan tim pemenangan yang terafiliasi dengan tambang dan energi di pasangan capres-cawapres ini, selain sebagian memiliki relasi bisnis satu sama lain dalam tim pemenangan kandidat yang sama, juga mempunyai relasi bisnis dengan tim pemenangan di pasangan capres-cawapres lain. 

Salah satu temuan atau sorotan Jatam adalah perusahaan keluarga Jusuf Kalla (JK). Diketahui, bahwa Jusuf Kalla saat ini mendungkung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN).

"Bagaimana dengan Jusuf Kalla? Melalui KALLA Group, lini bisnis keluarga JK meliputi otomotif, transportasi-logistik, properti, konstruksi, manufaktur hingga pertambangan dan energi," tulis Jatam dalam akun X (twitter) JATAM Nasional @jatamnas dikutip Monitorindonesia.com, Selasa (30/1).

Menurut Jatam, KALLA juga mulai masuk ke pertambangan dan hilirisasi nikel, salah satunya melalui PT Mitra Karya Agung Lestari (unit usaha PT Bukaka Mandiri Sejahtera) yang menambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah.

"Sementara di sektor pengolahan, KALLA membangun smelter nikel di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Wilayah operasi smelter nikel ini meliputi tiga desa, yaitu Toddopuli, Karang-Karangan, dan Bukit Harapan," demikian Jatam.

Jusuf Kalla adalah seorang wirausahawan. Dalam kiprahnya berpolitik, ia bergabung dengan Partai Golongan Karya dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia selama dua periode masa jabatan secara tidak berturut-turut. 

Dalam dunia usaha, keluarga JK merintis bidang usaha perdagangan tekstil dan hasil bumi di kabupaten Watampone, Sulawesi Selatan. Lalu berkembang ke usaha Non-Tekstil seperti perdagangan umum impor dan ekspor hingga otomotif. 

Saat ini, KALLA menggeluti berbagai bidang usaha yang berada di bawah bendera KALLA, salah satu kelompok usaha terbesar di Kawasan Timur Indonesia, dengan bidang usaha inti meliputi otomotif, transportasi-logistik, properti, konstruksi, manufaktur hingga  tambang dan energi. 

Dalam sektor energi, unit bisnis KALLA dan bagian dari portofolio bisnis KALLA Energy telah membangun dan mengoperasikan dua Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), masing-masing PT Poso Energy yang berlokasi di Poso, Sulawesi Tengah dan PT Malea Energy di Tana Toraja, Sulawesi 
Selatan30. 

Kedua perusahaan ini menginduk ke PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKAKA). Anak usaha BUKAKA lainnya antara lain PT Bukaka Energi, PT Bukaka Mega Investama, PT Bukaka Forging Industries, PT Bukaka Teknik Utama Balikpapan, PT Baja Titian Utama, PT Bukaka Mandiri Sejahtera, PT Bukaka Minyu Industry, dan PT Bukaka Three D Private Ltd. 

Pengurus dan Pemegang saham BUKAKA antara lain PT Denaya Cakra Cipta (42,60), Solihin Jusuf Kalla sebagai Komisaris (15,85%), Suhaeli Kalla sebagai Komisaris Utama (15,84%), Achmad  Kalla (15,37%), Masyarakat (10,34%). 

PT Bukaka Energi juga memiliki unit usaha yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan, yaitu PT Anoa Hydro Power yang beroperasi di Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Lalu, PT Usu Hydro Power, di Luwu Timur; PT Sakita Hydro Power di Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi; PT Mappung Hydro Power di Sulawesi Selatan; dan PT Petro Hydro Optima yang terlibat dalam proyek pembangkit tenaga listrik mini hydro (PLTM) Jayamukti di Garut, Jawa Barat. 

Merujuk data Ditjen AHU Kemenkum HAM, pemegang saham PT Bukaka Energi antara lain PT Bukaka teknik Utama Tbk sebanyak 59.400 lembar 
dan PT Bukaka Mandiri Sejahtera sebanyak 600 lembar. Suhaeli Kalla tercatat menjabat sebagai Komisaris.

Gurita bisnis KALLA juga merambah ke pengolahan mineral. Melalui PT Bumi Mineral Sulawesi, KALLA membangun smelter nikel di Kecamatan 
Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. 

Wilayah operasi smelter nikel ini meliputi tiga desa, yaitu Toddopuli, Karang-Karangan, dan Bukit Harapan. PT Bumi Mineral Sulawesi berdiri sejak 2014, sepenuhnya dimiliki dan dikelola keluarga JK.

Pemegang saham pengendalinya adalah PT Hadji Kalla, yang menguasai 62,2 persen saham. Melalui PT Bumi Mineral Sulawesi pula, perusahaan telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pohang Iron and Steel Company (Posco) pada Desember 2021 untuk masuk ke dalam industri baterai. 

Dalam MoU itu, kedua perusahaan sepakat menjajaki kerja sama pembangunan smelter pabrik precursor dan katoda di Luwu Industrial Park33.

Selain itu, KALLA melalui PT Bukaka Mandiri Sejahtera juga memiliki unit usaha yaitu PT Mitra Karya Agung Lestari, perusahaan tambang nikel dengan luas konsesi 743 hektar di Morowali, Sulawesi Tengah.  Di perusahaan ini, PT Bukaka Mandiri Sejahtera memiliki saham 51%, dengan Achmad Kalla menjabat sebagai Komisaris Utama34. 

Selain di sektor pertambangan dan energi, KALLA juga memiliki banyak perusahaan lain yang berfokus pada sektor otomotif (Kalla Toyota/
menginduk ke PT Hadji Kalla, Kalla Kars, OtoXpert), konstruksi (Kalla Aspal, Sarana Utama, Bumi Karsa, Bukaka Teknik Utama, Bumi Sarana 
Beton), logistik (Kalla Logistics, Kalla Transport, Kalla Lines), properti (Kalla Inti Karsa, Bukit Baruga), pendidikan (Sekolah Islam Athira, Kalla 
Institut), dan Hospitality (Inti Karsa Persada). 

JK memiliki relasi dengan Aksa Mahmud, pendiri sekaligus pengendali Bosowa Group. Aksa Mahmud menikahi Ramlah Kalla, adik kandung JK dan memiliki lima orang anak, yaitu Erwin Aksa, Sadikin Aksa, Melinda Aksa, Atira Aksa, dan Subhan Aksa.

Dari sekian banyak perusahaan KALLA yang disinggung Jatam itu, ada salah satu perusahaan yang terseret kasus dugaan korupsi. 

Adalah PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKAKA) yang lolos dari skandal penggadaan tower transmisi PLN. Namun tidak kepada kasus dugaan korupsi Tol Japek II atau Tol MBZ.

Pasalnya, Direktur Operasional II PT BTU Sofiah Balfas (SB) ikut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Tol Jakarta-Cikampek II Layang atau Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed atau Tol MBZ itu.

"Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif tim penyidik pada hari ini menetapkan Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama, SB, sebagai tersangka," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi dalam konferensi pers di kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/9) malam.

Sofiah Balfas dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Tipikor. Ancaman pidana seumur hidup dan atau paling 20 tahun penjara.

Dugaan keterlibatan PT. BTU sudah tercium saat BH (Supritendent Kerja Sama Operasi Bukaka-PT Krakatau Steel. Dia bahkan sudah dua kali diperiksa pada Rabu (21/6) dan Senin (11/9).

Dalam pembangunan Tol Layang sepanjang 38 Km berbiaya Rp13, 5 triliun tersebut, PT. BTU bertindak sebagai Subkontraktor. Pemenang lelang, adalah PT. Waskita Karya (WSKT) dan PT. Acset Indonusa (milik Group Astra).

Pengerjaan Tol Japek II dimulai pada 2017 – 2019. Diresmikan Presiden pada Kamis (11/12/2019). Sementara Pengelola PT. Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) bersama PT. Nusantara Infrastruktur dan Ranggi Sugiron Perkasa.

Terkait proyek Tower PLN,  BTU adalah salah satu dari 14 Pabrikan Tower PLN dalam proyek Penggadaan Tower Transmisi, 2016 berbiaya Rp2, 251 triliun.

Dalam penyidikan Kejagung, nyaris semua pengurus pabrikan Tower telah diperiksa, baik dari BTU juga PT. Berca Karunia Indonesia milik Murdaya Poo dan Siti Murdaya dan Dirut PLN era Sofyan Basir. Bahkan, Dirut PT. BTU Irsal Kamarudin sudah diperiksa bersama 13 Pabrikan Tower lain.

Dua tahun yang lalu, Kejagung melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2016.

“PLN pada tahun 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan Rp 2.251.592.767.354,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam keterangan pers Senin (25/7/2022).

Ketut mengutarakan PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia (Aspatindo) serta 14 penyedia pengadaan tower tahun 2016 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

“Diduga menimbulkan kerugian keuangan negara,” ucap Sumedana.

 Perbuatan ini termasuk delik korupsi. Kasus ini ditingkatkan ke penyidikan lantaran Kejagung menemukan sejumlah fakta perbuatan melawan hukum. Di antaranya dokumen perencanaan pengadaan tidak dibuat.

Kemudian, PLN menggunakan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) tahun 2015 dan penyempurnaannya dalam pengadaan tower. Padahal seharusnya menggunakan DPT tahun 2016. Kenyataannya DPT 2016 tidak pernah dibuat.

Ketut mengungkapkan PLN diduga selalu mengakomodir permintaan Aspatindo. Sehingga mempengaruhi hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimonopoli PT Bukaka perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla. Direktur Operasional PT Bukaka merangkap sebagai Ketua Aspatindo.

Bukaka dan 13 penyedia tower lainnya yang tergabung dalam Aspatindo telah melakukan pekerjaan pada masa kontrak Oktober 2016 - Oktober 2017 dengan realisasi hanya sebesar 30 persen.

Kurun November 2017 sampai Mei 2018 penyedia tower tetap melakukan pekerjaan pengadaan tower tanpa dasar hukum. Kondisi ini memaksa PLN melakukan addendum kontrak pada Mei 2018. Yang isinya perpanjangan waktu kontrak selama 1 tahun.

Perkara ini disidik sejak 14 Juli setahun lalu, bagaimana kabarnya sekarang? (wan)