Massa Gelar Aksi Teatrikal di Depan Patung Kuda untuk Menolak Tapera

Jakarta, MI - Massa gelar unjuk rasa di depan patung Arjuna Wijaya (patung kuda), Jakarta Pusat. Para demonstran menggelar aksi teatrikal itu dalam rangka penolakan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), pada Kamis (27/6/2024). 

Pertunjukan teatrikal ini menampilkan keseharian masyarakat Jakarta. 

Misalnya, guru-guru di sekolah negeri yang sibuk mendidik anak muridnya atau perawat yang selalu merawat dan mengobati mereka yang terluka. Kemudian, ada juga nelayan yang menjaring dan mencari ikan. Sama halnya dengan petani yang terus mencangkul sawahnya di tengah terik panas matahari. 

Alasan demonstran menolak Tapera, sebab mereka merasa curiga bahwa iuran pekerja itu digunakan untuk biayai Program Makan Siang Gratis dan IKN.

Massa juga memperlihatkan kegiatan produksi buruh. Ada juga ojek online melanglang buana di area aksi sambil mengangkut penumpang. 

Teatrikal hari ini menggambarkan masyarakat yang masih bisa menabung di bank dan berbelanja, meski sebatas membeli kopi di pedagang asongan. 

Ketika seorang yang berperan sebagai pemberi upah berupa uang berkeliling kepada masyarakat atas kerja keras mereka, masyarakat terlihat sujud syukur dan tersenyum lebar.

Namun, semuanya berubah setelah seseorang yang memerankan BP Tapera masuk ke ruang teatrikal. Satu per satu masyarakat dihampiri Tapera dan mengambil sebagian upah yang mereka dapatkan. 

Dalam situasi demo diguyur hujan, namun massa aksi tolak Tapera tetap bertahan di depan Patung Kuda sambil teriak-teriak meski tidak ada penonton aksi demonstran tersebut. 

Masyarakat yang ditarik iuran Tapera hanya disisakan secarik kertas tanda bukti sudah menyerahkan iuran. Buruh, pedagang, dan masyarakat lainnya pun terlihat murung dan terduduk lesu. 

Sementara, BP Tapera terlihat mempertontonkan iuran yang mereka tarik dari rakyat. Pada aksi hari ini, massa menuntut agar Presiden Jokowi dan pemerintah mencabut UU no 4 Tahun 2016 tentang Tapera dan peraturan turunannya. 

Massa juga menuntut agar Presiden Jokowi membuka ruang dialog yang demokratis, partisipatif, transparan, dan inklusif dalam penyelenggaran pembangunan perumahan untuk rakyat. (Sar)