Food Estate Merambah Hutan, DPD Dorong Pemerintah Terapkan Sistem Agroforestry

Nicolas

Diperbarui 26 Oktober 2021 17:58 WIB

Food Estate Merambah Hutan, DPD Dorong Pemerintah Terapkan Sistem Agroforestry

Monitorindonesia.com - Food estate dinilai berpoetnasi merambah hutan. Oleh karena itu DPD RI menorong pemerintah menerapkan sistem agroforestry. Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan keberadaan hutan primer yang masuk dalam area of interest (AOI) proyek food estate di beberapa wilayah khususnya di Papua. "Kami mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam membangun sistem ketahanan pangan nasional dengan pendekatan politik pangan populis yang disebut food estate. Ini kebijakan monumental, karena didorong oleh filosofi pertahanan nasional dan tentu saja anggaran yang tidak sedikit", ungkap Sultan di Jakarta pada Selasa (26/10/2021). Food estate bagus adanya, puji mantan ketua HIPMI bengkulu ini. Namun, jika itu harus dibayar dengan jutaan hektar luasan hutan primer, saya kira perlu kita evaluasi kembali semangat pembanguanan di sektor ketahanan pangan ini. "DPD RI secara kelembagaan senantiasa berkomitmen untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah yang dinilai strategis, terutama dalam upaya ketahanan dan diversifikasi pangan sebagai upaya adaptasi negara dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap produk pangan tertentu, seperti beras, tapi kami juga tentu tidak nyaman jika lahan yang ditanami komoditi singkong rersebut adalah hasil konversi hutan primer," ujarnya. Oleh karena itu, tambah Sultan, penting bagi pemerintah untuk yang pertama, meninjau kembali status dan fungsi dasar AOI, jenis komoditi, dan sistem budidaya yang akan diterapkan jika itu ditanami pada kawasan hutan primer. "Sehingga, Jika AOI nya berada di kawasan hutan primer kami sarankan pemerintah untuk menerapkan sistem agroforestry, khusus bagi komoditi unggulan ekspor yang mampu berproduksi secara baik di kawasan hutan seperti porang, kopi dan lada, karena singkong agak kesulitan berkembang di area naungan hutan," usulnya. Namun, tambahnya, jika yang ditanami adalah singkong, maka tolong jangan sampai ada hutan primer yang dikonversi. Biarlah hutan tumbuh dan berkembang sesuai fungsi sebagai penyerap emisi karbon. Atau Indonesia akan kembali disoroti dunia internasional karena buruknya manajemen pengelolaan kawasan hutan dan potensi meningkatnya deforetasi. Berdasarkan Rencana Operasional Food Estate yang diterbitkan oleh KLHK (2020), luas alokasi (AOI) Food Estate di empat provinsi sebesar 3,69 juta hektare, hampir melebihi luas Provinsi Jawa Barat. AOI Food Estate terluas berada di Papua seluas 3,2 juta hektare, Kalimantan Tengah seluas 311 ribu hektare, Sumatera Utara 61 ribu hektare, dan terakhir di Sumatera Selatan dengan 32 ribu hektare. Diketahui, dari 1,57 juta hektare hutan alam yang tercakup dalam AOI Food Estate, hampir 41% atau 642.319 hektare merupakan hutan alam primer yang secara tegas dicantumkan di RPJMN 2020-2024 sebagai development constraints yang harus dijaga. Hampir keseluruhan (99%) hutan alam primer yang tercakup dalam AOI Food Estate berada di Papua.[man]

Topik:

DPD RI Food Estate Sultan

Food Estate Merambah Hutan, DPD Dorong Pemerintah Terapkan Sistem Agroforestry

Berita Sebelumnya

Inmendagri Soal Tes PCR, Resahkan Masyarakat

Berita Selanjutnya

Hari Sumpah Pemuda, JBN Ajak Pemuda Bangun Optimisme

Berita Terkait

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

DPD RI Desak Presiden Bebaskan Warga Haltim yang Ditahan karena Protes Tambang

Irjen Mohammad Iqbal Resmi Jadi Sekjen DPD RI

Hari Buruh 2025: Tamsil Linrung Tegaskan Komitmen DPD RI Bela Hak Pekerja

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K