Profil Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Berisi Iblis dan Setan

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 13 Desember 2022 12:56 WIB
Jakarta, MI - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, saat ini menjadi sorotan gegara berseteru dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia menyebut Kemenkeu sebagai iblis dan setan dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau, pada Kamis (9/12). Tak hanya menyebut Kemenkeu dengan kata-kata kasar, Bupati Meranti ini juga mengancam akan mengangkat senjata dan bergabung dengan Malaysia, jika pemerintah pusat tak membagi dana bagi hasil (DBH) minyak bumi secara adil. Lantas siapa Muhammad Adil? Muhammad Adil lahir pada 18 April 1972. Ia merupakan alumni dari Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. di Universitas tersebut Adil menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya. Sebelum menjadi orang nomor satu di Kabupaten Meranti, Adil adalah anggota DPRD Riau pada periode 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Namun, tidak tuntas. Adil kemudian hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian, pada Pileg 2019 melalui PKB, Adil terpilih menjadi anggota DPRD Riau masa jabatan 2019-2024. Di periode kedua ini, ia hanya setahun menjadi anggota DPRD karena maju sebagai calon Bupati Kepulauan Meranti pada Pilkada 2020. Saat ini, Adil menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti sejak 2021 hingga 2024 mendatang. Sebelumnya, Bupati Adil menyebut orang Kemenkeu berisi setan atau iblis saat berdialog dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman. Hal tersebut disampaikan Adil saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis (9/12). Adil menilai Meranti mendapat 8.000 barel/d minyak. Namun, ia tidak mendapat penjelasan terkait hasil tersebut dari Kemenkeu yang seharusnya mereka terima. Ia pun mulai kesal, lantaran permintaan untuk berdiskusi itu justru ditawarkan lewat online atau virtual. Sehingga saat rapat bareng Kemenkeu ia tidak bisa menyampaikan keluhannya. Namun setelah didesak, barulah diterima DBH 100 dolar per barel. "Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dolar/barel," Kata Adil. "Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," pungkasnya.