KPK Ungkap Ada 6 BUMN Tak Patuh LHKPN

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 25 Juli 2023 09:57 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di bawah 60 persen. Adapun enam perusahaan plat merah itu antara lain PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen; PT Dok dan Perkapalan Surabaya (33,33 persen); PT Boma Bisma Indra (38,46 persen). Lalu PT Dirgantara Indonesia (45,45 persen); PT Aviasi Pariwisata Indonesia (50,00 persen); dan PT Indah Karya (53,85 persen). Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar mendorong jajaran direktur dan komisaris maupun para wajib lapor di 6 perusahaan BUMN itu, untuk segera melaporkan LHKPN mereka. "Tolong disampaikan sama pak Menteri, ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (24/7). Sementara itu, dari 109 BUMN dengan 35.055 wajib lapor, baru ada 34.900 yang melaporkan LHKPN. Sisanya 155 orang belum lapor. "Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," ujarnya. Sedangkan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari 307 jumlah instansi dengan 7.552 wajib lapor, baru ada 7.358 yang melaporkan LHKPN ke KPK. Sebanyak 194 orang masih belum melaporkan harta kekayaan mereka. Data tersebut diambil per tanggal 24 Juli 2023.

Topik:

KPK BUMN LHKPN

Berita Sebelumnya

KPK Sebut 446 Pejabat Kejaksaan Belum Lapor LHKPN

Berita Selanjutnya

Megawati akan Resmikan Kebun Raya Mangrove Hari ini

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Buka Peluang Kembali Panggil Eks Menag Yaqut usai Periksa Mantan Bendahara Amphuri

3 jam yang lalu

Hukum
KPK (Foto: Dok MI)

KPK Kejar Aliran Uang Percepatan Berangkat Haji Via Kesaksian Eks Bendahara Amphuri

3 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Panggil Eks Bupati Mandaling Natal Terkait Kasus Suap Proyek Jalan di Sumut

6 jam yang lalu

Hukum
Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga (Foto: Istimewa)

Usai Ruangannya Digeledah, Eks Sekretaris Dirjen Binwasnaker dan K3 Sunardi Dipanggil KPK

9 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Bersama Eks Dirut Perhutani Wahyu Kuncoro, Manager Accounting PT Paramitra Mulia Langgeng Sudirman Amran Dipanggil KPK

9 jam yang lalu

Hukum
Mantan Dirut Perhutani Wahyu Kuncoro (Foto: Dok BUMN)

KPK Periksa Eks Dirut Perhutani Wahyu Kuncoro

9 jam yang lalu